TIMES MALANG, JAKARTA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar meminta pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh. Permintaan ini muncul usai polemik kehadiran akademisi Peter Berkowitz yang menuai kritik terhadap PBNU.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, menjelaskan permintaan itu disampaikan melalui surat resmi tertanggal 25 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Ketua Umum PBNU. “Surat tersebut meminta agar AKN NU ditangguhkan sambil menunggu evaluasi menyeluruh yang melibatkan Tim Syuriyah. Selain itu, Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV juga diminta diputus,” ujar Nuh di Surabaya, Selasa (9/9/2025).

Menurut Nuh, surat itu awalnya hanya ditujukan kepada Ketua Umum PBNU dengan tembusan kepada pihak terkait. Namun, karena banyak pertanyaan publik, akhirnya sikap Rais Aam disampaikan lebih luas. “Surat itu ditandatangani Rais Aam sekitar pukul 07.00 WIB, bahkan sebelum berita polemik meluas di media pada pukul 09.15 WIB,” jelasnya.

Respons Gus Yahya

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pada 28 Agustus 2025 menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz. “Hal ini terjadi karena kurang cermat dalam menyeleksi narasumber. Namun, sikap PBNU soal Palestina tidak pernah berubah. Kami tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam kebrutalan Israel di Gaza,” tegas Gus Yahya.

Peter Berkowitz, akademisi asal Amerika Serikat, diketahui menulis buku Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012) yang dinilai membela posisi Israel di berbagai kontroversi hukum internasional. Kehadirannya dalam forum orasi ilmiah di Pascasarjana Universitas Indonesia (24/8/2025) memicu kritik tajam, termasuk kepada PBNU sebagai penyelenggara AKN NU.

Evaluasi Total

Nuh menegaskan, jauh sebelum polemik itu, jajaran Syuriyah PBNU telah memberikan masukan kepada Ketua Umum terkait jadwal dan narasumber AKN NU. “Surat resmi Syuriyah sudah dikirim sejak 9 Juni 2025 untuk mengingatkan potensi kontroversi. Dan benar saja, polemik akhirnya terjadi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sesuai aturan hasil Konferensi Besar NU 2022, Rais Aam memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis, termasuk menghentikan AKN NU. “Itu bentuk supremasi Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi Jam’iyah NU,” pungkas Nuh. (*)