TIMES MALANG, MALANG – Abdul Qodir, sosok politisi muda asal Kabupaten Malang, telah menarik perhatian dalam dunia politik lokal berkat pemikiran kritis dan keberaniannya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagai kader PDI Perjuangan, pria yang akrab disapa Adeng ini tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai aktivis yang selalu berada di garda terdepan membela hak-hak masyarakat kecil. Kini, dengan perannya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Malang, Adeng siap membawa visi perubahan yang lebih luas.

Dari Aktivis ke Kursi DPRD Kabupaten Malang

Perjalanan Abdul Qodir dalam dunia politik tidak terjadi secara instan. Sebelum masuk ke politik praktis, ia adalah seorang aktivis sosial yang kerap turun langsung ke lapangan.

Abdul Qodir, semasa jadi aktivis yang banyak mendampingi masyarakat. (FOTO. dok. for TIMES Indonesia) 

Kegelisahannya terhadap berbagai persoalan sosial mendorongnya untuk terlibat aktif dalam gerakan-gerakan protes yang bertujuan memperjuangkan keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang berdaya seperti wong cilik.

“Bagi saya, keresahan masyarakat adalah panggilan hati. Saya tidak bisa hanya berdiam diri melihat ketidakadilan yang terjadi, terutama jika itu berdampak pada mereka yang tidak memiliki daya untuk melawan,” ujar Adeng.

Pada 2019, atas dorongan politisi senior Dr. Ahmad Basarah, Abdul Qodir bergabung dengan PDI Perjuangan. Kiprahnya yang konsisten memperjuangkan isu-isu kerakyatan membuatnya cepat dipercaya dalam struktur partai. Ia langsung diangkat menjadi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Abdul Qodir, Politisi Kritis yang Siap Mengawal Perubahan di DPRD Kabupaten Malang (FOTO. dok. for TIMES Indonesia) 

Meski baru kali pertama terpilih sebagai anggota DPRD, kepemimpinannya diakui, hingga akhirnya ia dipercaya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang untuk periode 2024-2029.

Komitmen untuk Perubahan di DPRD Kabupaten Malang

Sebagai politisi, Abdul Qodir memahami pentingnya peran DPRD dalam mengawasi kebijakan publik. Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah daerah yang masih belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Salah satu misalnya adalah kebijakan yang lebih menekankan pada serapan anggaran ketimbang dampak nyata bagi masyarakat.

“Dari pengalaman saya selama ini, sekitar 50-60 persen kebijakan publik masih perlu dikritisi. Banyak kebijakan yang dirancang tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” jelas Adeng.

Sebagai Ketua Fraksi, Abdul Qodir bertekad untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan DPRD benar-benar memiliki landasan kuat dan berdampak positif bagi masyarakat. Ia percaya bahwa kebijakan yang baik harus berbasis data dan kebutuhan lapangan, bukan hanya angka-angka di atas kertas.

Memegang Teguh Idealisme dan Prinsip Kritis

Meski kini telah berada di kursi DPRD, Abdul Qodir tetap memegang teguh idealisme yang selama ini menjadi pedomannya. Ia percaya bahwa sebagai wakil rakyat, tanggung jawab utamanya adalah membawa aspirasi masyarakat ke tingkat kebijakan.

Dalam menjalankan tugasnya, ia selalu mengedepankan prinsip goodwill (niat baik) dan political will (kemauan politik).

“Sebagai wakil rakyat, kita tidak hanya butuh idealisme, tetapi juga komitmen nyata untuk mewujudkan perubahan. Antara goodwill dan political will harus berjalan seiring,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa menyelesaikan persoalan kebijakan tidak selalu dapat dilakukan dengan protes atau demonstrasi. Ada saatnya pendekatan hukum dan dialog lebih efektif dalam mendorong perubahan sistemik.

Fokus Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan

Sebagai bagian dari DPRD, Abdul Qodir menilai bahwa peran pengawasan sangatlah penting. Ia kerap mengkritisi realisasi program pemerintah yang menurutnya masih jauh dari target.

Beberapa program kerja, lanjutnya, lebih berorientasi pada penyelesaian administrasi anggaran tanpa memperhatikan hasil nyata di masyarakat.

“Pemerintahan yang efektif memerlukan penyeimbang, dan DPRD adalah mitra strategis dalam menciptakan keseimbangan itu. Jika ada kebijakan yang tidak tepat, maka kita harus memperbaikinya melalui mekanisme sistem yang ada,” tegasnya.

Abdul Qodir juga berpendapat bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat untuk memastikan semua program pembangunan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Membangun Kesadaran Kolektif di Masyarakat

Selain fokus pada peran legislatif, Abdul Qodir juga berupaya membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Baginya, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia rutin turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.

“Rakyat harus dilibatkan, suaranya harus didengar. Hanya dengan begitu kita bisa memahami persoalan mereka secara langsung dan mencari solusi yang tepat,” ujarnya.

Abdul Qodir menjadi representasi politisi muda yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga memiliki visi besar untuk membawa perubahan.

Dengan latar belakang aktivis dan idealisme yang kuat, ia bertekad untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat melalui perannya di DPRD Kabupaten Malang.

Kiprahnya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan menjadi bukti bahwa pemimpin yang peduli dan kritis dapat membawa perubahan nyata di tingkat kebijakan. (*)