TIMES MALANG, MALANG – Para calon kepala daerah di Jawa Timur, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur, diminta ikut berkomitmen untuk memberantas money politic dalam Pilkada. Hal itu ditegaskan dalam acara Sarasehan Nasional Pancasila yang digelar oleh Bawaslu Jatim bersama UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang dan Oase Institusi, Selasa (5/11/2024) di Hotel Grand Mercure Malang.

Acara bertema  "Menyongsong Pilkada Jawa Timur Yang Demokratis, Berintegrasi, dan Anti Politik Uang" mengundang tiga calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Tetapi hanya dua perwakilan Paslon yang hadir, yakni calon wakil gubernur nomor 1, Lukman Khakim, dan calon gubernur nomor 3, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Han. Sementara itu dari Paslon nomor 2 tidak ada yang hadir.

Ketua UPT Laboratorium Pancasila UM, Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa kegiatan ini berbeda dari diskusi politik biasa yang hanya menyoroti visi dan misi. Kali ini, para calon diharapkan menunjukkan komitmen untuk memberantas politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

“Membangun negara atau daerah yang baik harus demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, hal ini terancam ketika hak suara masyarakat diperjualbelikan,” ujar Dr. Akhirul.

Menurutnya, praktik politik uang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya etika moral yang menjunjung kedaulatan rakyat. Ia menekankan bahwa jika suara masyarakat dapat dibeli, kedaulatan sejati tidak lagi berada pada rakyat, tetapi pada kelompok oligarki atau pemilik kekuasaan dan uang.

“Komitmen kita bersama adalah membangun budaya demokratis dan menghindari politik uang demi demokrasi yang beretika dan sinergis,” tambahnya.

Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Hariyono, juga menggarisbawahi pentingnya komitmen moral dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menurutnya, meski pemilu adalah adopsi dari nilai-nilai global, penerapannya harus selaras dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.

“Kami sangat menghargai calon yang hadir. Kami berharap, jika terpilih sebagai penyelenggara negara, mereka mampu menjalankan amanah dengan maksimal, bukan sekadar pidato,” kata Prof. Hariyono.

Prof. Hariyono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas dasar yang kuat untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, hal tersebut sulit tercapai tanpa komitmen yang kuat dari para pemimpin negara.

“Forum ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan tanggung jawab sosial kita semua dalam mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran bangsa,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menegaskan bahwa memberantas politik uang bukanlah tugas penegak hukum semata, tetapi memerlukan komitmen bersama dari masyarakat dan calon kepala daerah. Menurutnya, politik uang mengubah pandangan terhadap masyarakat menjadi sekadar objek transaksional, padahal masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.

“Money politics adalah sesuatu yang hanya bisa diberantas melalui komitmen bersama. Kami berharap forum ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para calon kepala daerah untuk menolak politik uang dan menjunjung demokrasi yang sejati,” ujar Warits.

Dengan forum ini, para penyelenggara berharap seluruh calon kepala daerah di Jawa Timur tidak hanya berkomitmen dalam kampanye, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas demokrasi demi mewujudkan Pilkada yang bersih, adil, dan beretika. (*)