TIMES MALANG, JAKARTA – Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) mengumumkan jumlah pengeluaran subsidi dan kompensasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga bulan Februari 2025, yang mencapai angka Rp10,7 triliun, menunjukkan penurunan sebesar 25,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dimana jumlahnya berada di angka Rp14,3 triliun.

Dalam paparan kinerja APBN oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, terungkap bahwa realisasi anggaran subsidi terbagi atas dua segmen utama: Rp10,6 triliun untuk subsidi energi, dan Rp53,6 miliar dialokasikan untuk subsidi non-energi.

“Khusus untuk subsidi energi, tercatat ada kenaikan volume untuk beberapa komoditas yang mendapatkan subsidi,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja APBN 2025, di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Suahasil Nazara mengekspos data distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang telah terdistribusi sebanyak 689,1 juta kilogram pada bulan Februari 2025, turun tipis sekitar 0,7% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 693,9 juta kilogram. Sedikit penurunan ini terjadi di tengah transformasi kebijakan subsidi yang sempat menimbulkan kekurangan pasokan di pasaran.

Lebih lanjut, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi mencapai 1,48 juta kiloliter, naik 1,3% dari laporan tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga terlihat pada sektor listrik, di mana jumlah pelanggan yang menikmati listrik bersubsidi meningkat menjadi 41,8 juta pelanggan, naik 4,3% dari tahun lalu. Bahkan, diskon tarif listrik yang mencapai 50% dapat dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.

Di sektor pertanian, pemakaian pupuk bersubsidi mencatatkan kenaikan signifikan. Sebanyak 1,3 juta ton pupuk bersubsidi telah didistribusikan, mengalami lonjakan drastis sebesar 49,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan implikasi dari kebijakan baru President Prabowo Subianto, yang memicu Kementerian Koordinasi Pangan dan Kementerian Pertanian untuk merestrukturisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Suahasil menegaskan kesiapan Kemenkeu dalam membayar subsidi ini, "Kami dari APBN akan standby membayar subsidi tersebut," demikian penjelasannya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggung kebutuhan subsidi bagi masyarakat. (*)