MALANG – Siang itu, Selasa (3/2/2026), sejumlah siswa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, membuka ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan ekspresi heran. Bukan karena lauknya tak sedap, melainkan karena satu elemen yang selama ini nyaris tak tergantikan di meja makan orang Indonesia tiba-tiba menghilang: nasi.

Di dalam food tray, nasi diganti pipilan jagung yang disajikan bersama susu kental manis, keju slice, telur puyuh, dan beberapa butir anggur. Kombinasi itu dikenal luas sebagai Jasuke (Jagung susu keju): camilan populer yang biasa dijajakan di sudut-sudut sekolah atau pusat keramaian, kini hadir sebagai menu utama program nasional bernilai ratusan triliun rupiah.

Redaksi TIMES Indonesia melakukan observasi dan menemukan menu tersebut dibuat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonomulyo Poncokusumo 002, dan diterima oleh sejumlah sekolah dasar hingga lembaga pendidikan anak usia dini. Di antaranya SDN Wonorejo 1 dan 2, SDN Wonomulyo 2, SDN Jambesari 2, SDN Argosuko 1, serta beberapa TK.

Antara Selera Anak dan Kebiasaan Bangsa

Salah satu pihak sekolah penerima manfaat MBG mengaku tak mempersoalkan menu tersebut. Ia menyebut, secara umum, anak-anak tetap menyantap makanan yang diberikan.

“Untuk beberapa hari ini menunya ya lumayan, anak-anak suka. Mulai Kamis kemarin kami menerima MBG dan secara hitungan, anak-anak menikmati,” ujar kepala sekolah yang tak ingin disebutkan namanya saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (3/2/2026).

Namun ia tak menampik bahwa menu tanpa nasi menjadi hal baru bagi para siswa. Dia mengaku, sekolahnya baru menerima MBG 5 hari terakhir, atau sejak Kamis (29/1/2026). Selama beberapa hari sebelumnya, menu MBG masih didominasi nasi sebagai sumber karbohidrat utama.

“Hari ini memang tidak ada nasi, diganti jagung. Anak-anak terbiasa makan nasi,” katanya.

Di ruang kelas, pertanyaan pun bermunculan. Mengapa hari ini berbeda? Mengapa nasi tidak ada?

“Kita kan orang Indonesia terbiasa makan nasi. Tadi memang banyak anak yang tanya, kok enggak ada nasinya. Saya jelaskan kalau sudah diganti jagung,” tuturnya.

Sebagian anak menerima penjelasan itu. Sebagian lain hanya mengangguk, sambil tetap menyantap jagung, telur puyuh, dan anggur di hadapan mereka.

Soal Gizi atau Soal Kebiasaan?

Dalam pengamatan pihak sekolah, menu yang paling disukai siswa sejauh ini justru bukan jasuke, melainkan lauk berbahan ayam.

“Kalau yang paling disukai anak-anak itu menu ayam, seperti ayam teriyaki. Sayur juga kemarin dimakan,” ungkapnya.

Di titik ini, persoalan MBG tak lagi semata soal selera. Pertanyaannya bergeser ke ranah yang lebih mendasar: apakah menu yang disajikan sudah benar-benar memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana tujuan program ini dirancang? Dan sejauh mana perubahan menu, terutama penggantian nasi sebagai makanan pokok, telah melalui kajian gizi yang matang?

Pintu Konfirmasi Tertutup

TIMES Indonesia berupaya mengonfirmasi langsung ke SPPG Wonomulyo Poncokusumo 002 untuk memastikan kesesuaian menu jasuke tersebut dengan standar MBG. Jurnalis TIMES Indonesia media mendatangi lokasi SPPG dengan maksud meminta penjelasan resmi.

Namun, upaya itu menemui jalan buntu. Seorang penjaga yang mengaku bertugas di SPPG menyampaikan bahwa kepala SPPG berada di dapur, tetapi jurnalis TIMES Indonesia tidak diperkenankan masuk ke area SPPG maupun bertemu pihak pengelola.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari SPPG Wonomulyo Poncokusumo 002 terkait alasan perubahan menu, dasar pertimbangan penggantian nasi dengan jagung, maupun penjelasan apakah komposisi jasuke tersebut telah memenuhi standar gizi MBG.

Di Balik Ompreng yang Dibuka Anak-Anak

Program Makan Bergizi Gratis digadang-gadang sebagai investasi negara untuk masa depan generasi muda. Namun di lapangan, isi ompreng bukan hanya soal kalori dan protein, melainkan juga soal keterbukaan, standar yang konsisten, dan kepercayaan publik.

Ketika nasi absen dan digantikan jasuke, pertanyaan anak-anak di kelas barangkali terdengar sederhana. Tapi di balik pertanyaan polos itu, tersimpan isu yang lebih besar.

Bagaimana negara memastikan bahwa “bergizi” bukan sekadar label, dan bahwa setiap menu yang dibagikan benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar menyesuaikan anggaran atau ketersediaan bahan?

Kasus di Poncokusumo mungkin terlihat kecil: sekotak ompreng tanpa nasi. Namun di situlah letak pentingnya. MBG bukan hanya soal distribusi makanan, melainkan juga soal kepercayaan publik, transparansi pelaksanaan, dan konsistensi standar.

Ompreng MBG di Kabupaten Malang, kualitas kebijakan diuji. Bukan lewat angka di APBN, melainkan lewat apa yang benar-benar sampai ke tangan anak-anak sesuai dengan standar ketentuan gizi dari Badan Gizi Nasional.(*)