TIMES MALANG, MALANG – Upaya memperkuat ketahanan gizi masyarakat kembali menunjukkan geliat nyata di tingkat desa. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngijo Karangploso, Kabupaten Malang, yang dikelola Yayasan Gerak Multi Dimensi Lanjutan, memastikan kesiapan operasional mencapai 100 persen dan akan segera beroperasi pada akhir Oktober atau awal November 2025.

Kepala SPPG Ngijo Karangploso, Edvin Ageng Prayoga, menyebut seluruh sarana dan sumber daya manusia (SDM) telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Mulai dari bangunan dapur hingga tenaga relawan, semuanya telah melalui proses pelatihan dan seleksi internal.

“Kesiapan SPPG kami sudah 100 persen, terutama dari segi bangunan dapur sesuai dengan standar BGN. Dari sisi relawan, tiap devisi kami pilih dua orang koordinator yang sudah kami magangkan, dibantu asisten lapangan ahli gizi dan akuntan,” ujar Edvin kepada TIMES indonesia di lokasi dapur umum, Kamis (16/10/2025).

Edvin menjelaskan, total ada 50 orang tenaga relawan yang terlibat dalam sistem kerja dapur SPPG Ngijo. Mereka terbagi ke dalam beberapa bagian, mulai dari pengolahan, pencucian, distribusi, hingga kebersihan dan keamanan. Setiap proses pengolahan makanan dilakukan berdasarkan SOP ketat, termasuk pengaturan suhu minyak panas dan proses pendinginan sebelum distribusi.

“Proses masak dimulai tengah malam, sekitar jam 12 atau jam 1. Makanan matang sekitar jam 4 pagi, kemudian kami dinginkan sebelum dibagikan,” jelasnya.

Distribusi makanan dilakukan dalam dua tahap. Porsi kecil dibagikan kepada siswa PAUD hingga kelas 3 SD pada pukul 07.00–09.00 WIB. Sementara porsi besar disalurkan kepada siswa kelas 4 SD hingga SMA pada pukul 10.00 WIB.

SPPG akan menyalurkan makanan bergizi kepada sekitar 17.000 penerima manfaat di Kecamatan Karangploso. Setiap dapur diproyeksikan mampu melayani 2.100 hingga 2.200 orang per hari.

Lebih lanjut, Edvin menjelaskan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG dikualifikasikan secara ketat, mulai dari tahap pencucian hingga pengolahan. 

“Kami sangat memperhatikan kualitas bahan dan suhu pengolahan, agar makanan tetap layak dan aman dikonsumsi,” terang Edvin.

Selain pengawasan dari internal yayasan, operasional SPPG juga dikonsultasikan dengan koordinator wilayah Kabupaten Malang serta kelompok masyarakat di tingkat kecamatan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

Dengan kesiapan 100 persen, SPPG Ngijo Karangploso tinggal menunggu pencairan dana operasional sebelum memulai pendistribusian. Data penerima manfaat juga tengah difinalisasi agar pembagian dapat berjalan efektif.

“Begitu data selesai, kami akan bagi ke setiap dapur dan mulai running,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Gerak Multi Dimensi Lanjutan, Mukhlisaturrahman, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, Mukhlis menegaskan bahwa inisiatif mereka bukan baru muncul setelah pemerintahan terbentuk. “Kami sudah pernah melaksanakan program ini bahkan sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Tahun 2024 kami sudah melaksanakan makan siang gratis selama kurang lebih empat sampai lima bulan,” katanya.

Bagi Mukhlis, program MBG adalah bentuk konkret kepedulian terhadap masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa. Ia menyebut program ini bukan semata urusan politik, melainkan ikhtiar sosial yang berbasis pengabdian.

“Mendirikan dapur ini tidak mudah. Ada proses panjang, termasuk meyakinkan pemilik gedung. Tapi kami melihatnya sebagai pengabdian kepada masyarakat dan negara, bukan untuk mencari keuntungan semata,” tegas Mukhlis.

Mukhlis menyebutkan bahwa para relawan yang bergabung dalam yayasan ini diarahkan untuk bekerja dengan niat sosial. “Relawan di sini harus memperbaiki niatnya. Bukan hanya untuk mendapatkan gaji, tapi untuk bangsa dan negara. Masih banyak masyarakat di pinggiran desa yang membutuhkan asupan gizi,” ujarnya.

Menurutnya, MBG merupakan bentuk nyata intervensi negara dalam menjamin pemenuhan gizi dasar bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, bayi, dan balita. Program ini tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga memperkecil kesenjangan sosial di desa.

“Di tengah ketimpangan sosial yang masih nyata, MBG adalah langkah awal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini bentuk bertemunya ilmu dan kemanusiaan,” tambahnya.

Yayasan Gerak Multi Dimensi Lanjutan menggambarkan SPPG sebagai laboratorium sosial tempat praktik nilai kemanusiaan dan gotong royong dijalankan secara nyata. Di tempat ini, kerja kolektif antara relawan, tenaga gizi, dan masyarakat lokal diuji melalui penerapan standar kebersihan, kedisiplinan, serta kejujuran dalam pendistribusian bantuan.

Mukhlis berharap agar SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur umum, tetapi juga menjadi pusat edukasi gizi bagi masyarakat desa. Ia menegaskan pentingnya menjaga komitmen dalam menjalankan program agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang kerap ditemukan dalam berbagai proyek sosial di daerah.

“Harapannya, kita semua bisa menjaga komitmen dan meminimalisir risiko, sebagaimana yang sudah banyak terjadi di tempat lain. SPPG ini harus menjadi contoh bahwa kerja sosial bisa dijalankan dengan integritas,” tuturnya.

Langkah SPPG Ngijo Karangploso menjadi potret kecil bagaimana gerakan sosial dan kebijakan publik bertemu di tingkat akar rumput.

Di tengah isu ketimpangan dan keterbatasan akses gizi di pedesaan, dapur sosial seperti ini menjadi simbol dari upaya panjang untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dalam keadaan kurang gizi. (*)