TIMES MALANG, MALANG – Gelombang demonstrasi mahasiswa, ojek online, buruh hingga kelompok masyarakat sipil yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia menandai meningkatnya tensi politik nasional. 

Situasi ini semakin menyita perhatian publik setelah kabar duka meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat terjadi aksi unjuk rasa. 

Peristiwa ini menorehkan luka mendalam sekaligus memunculkan empati luas dari berbagai kalangan.

Di tengah suasana itu, Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengambil langkah yang dinilai bijak. Melalui surat resmi bernomor 009/005/35.07.040.FPDIP/VIII/2025 bertanggal 30 Agustus 2025, fraksi mengeluarkan imbauan kepada seluruh anggotanya agar sementara waktu menahan diri dari kegiatan perjalanan ke luar kota.

Imbauan yang langsung ditandatangani Ketua Fraksi Abdul Qodir dan Sekretaris Fraksi Redam Guruh Krismantara itu memuat tiga poin utama. 

Pertama, anggota diminta untuk tidak melakukan kunjungan ke luar kota sampai situasi politik nasional kembali stabil. 

Kedua, fraksi menekankan pentingnya anggota dewan memprioritaskan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kedewanan di daerah, sesuai dengan mandat rakyat. 

Ketiga, setiap anggota wajib menjaga marwah fraksi dengan mengedepankan kesederhanaan, kedisiplinan, serta kepekaan terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Malang.

Dalam surat tersebut ditegaskan pula, bagi anggota fraksi yang tetap harus berkegiatan ke luar kota, baik untuk urusan keluarga maupun kedewanan wajib melapor serta memperoleh izin dari fraksi. 

Dengan demikian, langkah pengendalian ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas internal sekaligus menjaga citra politik PDI Perjuangan sebagai partai yang dekat dengan rakyat.

Apresiasi Tokoh Muda

Imbauan ini tidak hanya menjadi arahan internal, melainkan juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan, termasuk aktivis muda. 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, menilai kebijakan Fraksi PDI Perjuangan Malang sebagai bentuk empati sekaligus contoh praktik politik yang sensitif terhadap dinamika masyarakat.

“Dengan menahan diri dari aktivitas di luar daerah, anggota dewan lebih fokus mendengar suara masyarakat di rumah sendiri. Sikap seperti ini penting untuk menjaga kepekaan sosial,” ujar Asep melalui pesan WhatsApp, Sabtu (30/8/2025).

Asep menambahkan, langkah tersebut mencerminkan bahwa politik bukan hanya soal menjalankan fungsi formal di parlemen, melainkan juga tentang menghadirkan kepedulian nyata. 

Menurutnya, PDI Perjuangan Kabupaten Malang memberi teladan bagaimana politik bisa dijalankan dengan hati dan kesadaran sosial yang tinggi.

Senada dengan Asep, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, juga menyampaikan apresiasi. 

Ia menyebut langkah fraksi sebagai wujud konkret bahwa wakil rakyat masih mau hadir di tengah masyarakat yang sedang berduka dan resah.

“Ini langkah sederhana namun penuh makna. Dengan menunda perjalanan ke luar daerah, para anggota dewan membuktikan bahwa mereka peduli pada rasa kebatinan rakyatnya,” ungkap Zulham.

Menurutnya, kondisi sosial politik yang tengah bergejolak menuntut kehadiran wakil rakyat lebih dekat dengan konstituen, bukan justru meninggalkan daerah dengan berbagai agenda di luar. 

“Masyarakat butuh pemimpin yang hadir, bukan hanya hadir secara formal, tapi hadir secara emosional dan empatik,” tegas Zulham.

Konteks Sosial dan Politik

Langkah Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut tidak berdiri sendiri. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) melalui surat edaran Pengurus Besar, sebelumnya juga menyerukan agar seluruh kader dan pengurus di daerah menjaga kondusivitas, tidak terprovokasi isu-isu, dan memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan.

Konteks ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dari berbagai elemen bangsa untuk menahan diri di tengah eskalasi politik. Dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, langkah semacam ini diharapkan dapat meredam ketegangan sekaligus mencegah munculnya konflik horizontal di tingkat akar rumput.

Penegasan Solidaritas

Dalam penutup surat resminya, Abdul Qodir dan Redam Guruh Krismantara menegaskan bahwa imbauan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas fraksi sekaligus menunjukkan sikap politik yang arif dan bijaksana dalam menyikapi situasi. 

Imbauan ini, menurut mereka, bukan sekadar aturan teknis, tetapi juga bagian dari pendidikan politik bagi anggota dewan agar selalu mengedepankan kesederhanaan, kedisiplinan, serta tanggung jawab moral terhadap rakyat.

Respon positif dari kalangan muda seperti Asep dan Zulham memperlihatkan bahwa langkah fraksi tersebut diterima publik sebagai wujud nyata politik yang peduli. Di saat sebagian masyarakat meragukan kepekaan wakil rakyat terhadap penderitaan warga, sikap seperti ini menjadi penting untuk meneguhkan kembali kepercayaan.

Dalam situasi politik yang penuh gejolak, langkah menahan diri justru menjadi bentuk keberanian. Bukan keberanian untuk tampil di panggung luar daerah, melainkan keberanian untuk tetap berada di rumah rakyat, mendengar, dan merasakan denyut perasaan masyarakatnya sendiri.

Dengan demikian, imbauan Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang tidak hanya relevan sebagai kebijakan internal, melainkan juga sebagai pesan moral bagi seluruh partai politik: bahwa politik sejatinya adalah tentang empati, kehadiran, dan solidaritas. (*)