TIMES MALANG, MALANG – Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang) mengikuti kegiatan Entry Meeting Penilaian Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021, Jumat (17/9/2021) di Ruang Sidang lantai 3 Polbangtan Malang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan). Direktur Polbangtan Malang Dr. Setya Budhi Udrayana memimpin langsung pertemuan. Acara dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Polbangtan Malang di antaranya seluruh Wakil Direktur, Kabag Umum, Koordinator dan Subkoordinator. Serta tim dari inspektorat investigasi Itjen Kementan yakni Marolop Jonson Sihombing, Herri Saripudin, dan Wulan Oktavianti.

Dalam arahannya  Udrayana mengatakan pertemuan dalam rangka entry meeting kegiatan penilaian reportasi birokrasi. Termasuk di antaranya integritas. 

"Apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah banyak hal yang telah kita lakukan," ujarnya.

Sebagian peserta kegiatan Entry Meeting Penilaian Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK, Jumat (17/09/2021) di Ruang Sidang lantai 3 Polbangtan Malang. (FOTO: Polbangtan Malang)

Misi dari inspektorat investigasi ini, lanjut dia, untuk mendampingi  supaya proses yang dijalankan Polbangtan Malang selaku penyelenggara pendidikan tinggi vokasi pertanian dapat berjalan sesuai dengan koridor. 

"Kepada tim inspektorat investigasi dapat mendampingi dan membimbing untuk menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna," ucap Udrayana. 

Sebagai informasi awal tugas pokok dan fungsi Polbangtan sebagai institusi pendidikan tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta dukungan terhadap program strategis Kementan.

Polbangtan Malang sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat yang ada di daerah, harus mendukung program strategis tersebut. "Caranya kita harus bekerja secara transparan dan akuntabel sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Marolop Jonson Sihombing menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penilaian, dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian sehingga dapat sama-sama mencerna untuk menyatukan pemahaman terkait dengan lembar kerja evaluasi yang digunakan sesuai dengan Permentan no 10 Tahun 2019.

Dia mengatakan, Menteri Pertanian menginginkan sebanyak mungkin UPT Kementan bisa memperoleh predikat WBK atau WBBM nasional. "Tentunya keinginan Menteri Pertanian harus kita respon," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu melakukan studi banding atau saling mengisi antar UPT supaya harapan dari Menteri Pertanian bisa diwujudkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo meminta seluruh jajaran Kementan menerapkan filosofi CCA (Cepat, Cermat dan Akurat). Tujuannya agar seluruh program Kementan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Seluruh petugas pelaksana kegiatan harus bisa bekerja secara transparan dan akuntabel, penuh dengan loyalitas terutama dalam pengelolaan aset dan anggaran negara serta mampu bekerja tim yang saling mendukung dan melengkapi baik'pusat maupun daerah," kata Mentan SYL menjelaskan.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengatakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah prioritas kita bersama, maka ltu mari satukan persepsi dan jaga komitmen dalam meraih WBK ini dengan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (*)