TIMES MALANG, JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) kembali menyerukan kepada pemerintah untuk merealisasikan kuota Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang telah direncanakan sebelumnya.

Aliansi ini menyoroti ketimpangan antara perencanaan dan realisasi kuota beasiswa yang berdampak langsung pada ribuan guru, dosen, dan pelaku budaya di seluruh Indonesia.

Penurunan Drastis Kuota Beasiswa

Pada tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merencanakan kuota BPI sebanyak 2.700 penerima. Namun, realisasinya hanya mencapai sekitar 700 penerima setelah dilakukan berbagai upaya penambahan. Hal ini jauh dari target awal dan menimbulkan kekecewaan di kalangan pelamar beasiswa.

Ketua Aliansi Pejuang BPI, Ahijrah Ramadhani, menyatakan bahwa banyak pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi, namun gagal mendapatkan beasiswa karena pemangkasan kuota tanpa penjelasan yang memadai.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Pemangkasan kuota beasiswa tidak hanya berdampak pada kelangsungan studi para pelamar, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi.

Banyak dari mereka yang telah memulai studi dengan biaya sendiri, bahkan sampai menjual harta benda atau mengambil pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka.

"Situasi ini menimbulkan tekanan psikologis dan rasa ketidakadilan di kalangan tenaga pendidik dan pelaku budaya," ujar Ramadhani

Adapun tuntutan Aliansi Pejuang BPI menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Mengembalikan kuota BPI sesuai dengan perencanaan awal, yakni 2.700 penerima.

2. Memberikan prioritas beasiswa kepada guru, dosen, dan pelaku budaya yang telah lulus seleksi administrasi dan sedang menempuh studi dengan biaya sendiri.

3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi, termasuk transparansi dalam penilaian dan mekanisme sanggahan.

4. Menyusun ulang sistem rekrutmen beasiswa yang lebih akuntabel dan adil.

Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Aliansi berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendikbudristek dan Istana Negara pada 15–16 Mei 2025.

Menanggapi aspirasi Aliansi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyatakan siap menindaklanjuti isu ini ke Komisi X DPR RI.

Anggota BAM DPR RI, Harris Turino, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Kemendikbudristek terkait pengurangan kuota dan proses seleksi beasiswa yang dianggap kurang transparan.

Harapan Aliansi Pejuang BPI

Aliansi Pejuang BPI berharap pemerintah dapat merealisasikan kuota beasiswa sesuai dengan perencanaan awal dan memastikan proses seleksi yang transparan dan adil. Beasiswa bukan hanya hak individu, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan Indonesia.