TIMES MALANG, SEMARANG – Menjelang puncak musim hujan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota segera memetakan ulang titik-titik rawan bencana agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).

Menurut Gubernur, pemetaan terbaru sangat penting agar penanganan berjalan lebih efektif. Sejumlah daerah yang selama ini kerap terdampak banjir antara lain Kota Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap. Sementara wilayah rawan longsor berada di Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

Luthfi juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menyebut kepala desa harus menjadi penggerak utama ketika wilayahnya menunjukkan potensi bahaya. “Kepala desa adalah ujung tombak. Mereka harus mampu melakukan pendekatan persuasif kepada warga,” ujarnya.

Provinsi mencatat adanya 8.566 desa di Jawa Tengah, termasuk ribuan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang perlu dievaluasi kembali untuk memastikan efektivitasnya. Setiap titik rawan, sambung Gubernur, harus ditinjau ulang mulai dari jalur air, potensi longsor, hingga lokasi aman untuk evakuasi.

Gubernur juga meminta kabupaten/kota memastikan kesiapan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan sistem peringatan dini hingga tingkat desa. “Jangan sampai peringatan tidak sampai ke warga karena berbagai alasan. Keselamatan harus diutamakan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor tanpa adanya ego lembaga. Anggaran on-call, menurutnya, harus siap digunakan saat dibutuhkan. “Semua unsur harus bergerak dalam satu komando dengan tujuan menyelamatkan masyarakat,” kata Luthfi.

Pemprov Jateng juga menyiapkan dukungan cepat, termasuk anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar dari BPBD Jateng. Gubernur menegaskan seluruh kepala daerah wajib turun langsung ketika terjadi bencana di wilayahnya masing-masing. “Tidak boleh menunggu instruksi provinsi,” katanya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemprov Jateng. Ia menilai rakor tersebut penting untuk memastikan kesiapan semua pihak sebelum bencana terjadi.

Sepanjang 2025, Jawa Tengah mencatat 2.704 kejadian longsor, menjadikannya bencana paling dominan. Disusul kejadian banjir, angin kencang, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, gelombang tinggi, dan bencana lainnya. Dampak terhadap masyarakat cukup besar, dengan 565 korban meninggal dunia, 77 orang hilang, 629 luka-luka, dan lebih dari 17 ribu warga terpaksa mengungsi.

Dari total 8.563 desa di Jawa Tengah, sebanyak 1.715 desa telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana. Pemerintah berharap kesiapsiagaan yang lebih baik dapat menekan risiko bagi masyarakat selama musim hujan. (*)