TIMES MALANG, MALANG – Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib sudah aktif bekerja sebagai wakil kepala daerah dua pekan terakhir. Untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih baik sesuai harapan masyarakat, Wabup Lathifah akan terbuka dengan sikap kritis pada pemerintahan. 

"Kami berharap semua pihak, untuk bersama-sama memastikan pemerintahan daerah Malang Makmur Berkelanjutan terwujud sesuai harapan. Tentu, Saya dan Pak Bupati akan terbuka terhadap pengawasan dan kritik konstruktif untuk membangun," ungkap Wabup Lathifah Shohib, usia mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 oleh KPK-RI, secara daring di Pringgitan Pendopo Malang, Rabu (5/3/2025). 

Keterbukaan ini terlebih pula ditujukan terhadap mitra legislatif pemerintah daerah, anggota dewan. 

Bahkan, Wabup Lathifah juga menegaskan, secara khusus meminta Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang, agar bersikap kritis terhadap kebijakan Pemkab Malang, meski dirinya yang juga kader PKB kini menjabat sebagai Wabup Malang. 

"Saya meminta dalam kapasitas Dewan Syuro DPP PKB agar teman-teman Fraksi PKB bersikap kritis terhadap kebijakan Pemkab Malang yang sekiranya tidak pro rakyat. Jangan melihat karena ada Saya, maka menjadi sungkan," tandasnya. 

Wabup Malang juga akan menyambut dan menerima berbagai kritik dan masukan, terkait kinerja pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan, termasuk di lingkup OPD Pemkab Malang. 

"Silahkan dikritisi secara konstruktif. Apabila ada OPD yang kurang profesional. Saya juga akan selalu menekankan transparansi penggunaan anggaran oleh semua OPD," tegas Lathifah. 

Dalam launching Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun Anggaran 2025 oleh KPK secara daring tersebut, juga disampaikan paparan melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Turut mengikuti acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi. (*)