TIMES MALANG, MALANG – Ketua KPU Kabupaten Malang, M Abdul Fatah menyatakan, proses distribusi logistik Pilkada 2024 dijalankan sesuai skema yang sudah ditetapkan. Artinya, tidak ada penundataan jadual distribusi logistik, namun hanya menyesuaikan kondisi lapangan saat pembagian. 

"(Distribusi logistik) tetap jalan, sesuai skema pengiriman yang sudah diatur untuk didistribusikan ke kecamatan-kecamatan (PPK). Tetapi, ketika mau menurunkan dalam kondisi hujan, maka harus ditunggu sampai reda," jelas Abdul Fatah, dikonfirmasi TIMES Indonesia, Minggu (24/11/2024) siang. 

Hal ini, menurutnya dilakukan agar logistik kotak suara berikut isinya, benar-benar dipastikan aman dan tidak beresiko rusak karena basah terkena air hujan. 

Distribusi logistik Pilkada 2024 oleh KPU Kabupaten Malang ini sendiri, memasuki hari kedua pada hari ini. Pembagian tujuan distribusi logistik pilkada hari ini ke 9 (sembilan) kecamatan, dilimulai titik pertama ke kecamatan Turen, dan titik terakhir ke kecamatan Wonosari. 

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menambahkan, distribusi logistik pilkada tetap aman, karena menggunakan armada truk tertutup atau dalam peti kontainer. Selain tertutup, tiap logistik kotak suara juga disiapkan dengan pelapis plastik agar tahan air. 

Pembersihan APK oleh jajaran KPU Kabupaten Malang bersama pihak terkait, dimulai sejak masa tengah pada Minggu (24/11/2024) lewat dini hari. (Foto KPU Kabupaten Malang for TIMES Indonesia) 

Mahardika juga memastikan, sudah menyisir penertiban alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang, sejak Minggu (24/11/2024) lewat dini hari. "Kami memulai pembersihan APK saat tepat memasuki masa tenang, pada 24 November 2204, lewat dini hari tadi malam," jelasnya. 

Penertiban APK ini, kata Dika, terus dilakukan sampai hari ini, seperti dilakukan di pinggi jalur poros Kepanjen, di pertigaan Jalan Ir Soekarno yang ada di depan pos polisi, di sisi utara Jalan Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen. 

"Dalam pembersihan APK selama masa tenang, dilakukan KPU Kabupaten Malang bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polres Malang, Kodim 0818, dan Bawaslu Kabupaten Malang," ujar Mahardika. (*)