TIMES MALANG, MALANG – Polemik penilaian PPKM Level yang sempat membuat galau Wali Kota Malang, Sutiaji akhirnya terjawab. Sebab, Kota Malang yang dirasa sudah memenuhi penilaian untuk bisa turun level, ternyata hingga saat ini masih berada di PPKM Level 3 dalam asesmen Inmendagri dan Level 2 pada asesmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI).

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, dirinya sempat berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait asesmen penilaian PPKM Level yang dimana juga membuat bingung masyarakat.

"Saya galau itu langsung telpon kementerian. Saya minta, nanti kita jangan memberikan PHP kepada masyarakat. Jujur saja di lapangan ini juga sudah nyuri-nyuri menjadi semacam level 1," ujar Sutiaji, Selasa (12/10/2021).

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif menjelaskan bahwa dari Inmendagri terbaru dalam perpanjangan PPKM hingga 18 Oktober 2021 mendatang, dilakukan penilaian secara aglomerasi yang membuat Kota Malang tak bisa turun level.

Apalagi, aglomerasi tersebut Kota Malang masuk dalam Kabupaten Malang, Kota Batu, Pasuruan dan Probolinggo.

"Jadi daerah-daerah yang masuk aglomerasi itu tidak dapat menurunkan level manakala tetangga-tetangga aglomerasi masih tetap," ujar Husnul.

Ia memberi contoh, misalnya sesuai asesmen Inmendagri untuk Kota Malang sudah level 1, tetapi aglomerasi Kabupaten Malang dan yang lainnya masih level 3, jadi Kota Malang pun masih masuk level 3 secara keseluruhan.

"Kalau tidak aglomerasi (Kota Malang Level 1), tapi karena kita terkait aglomerasi jadi Kota Malang masuh Level 3," katanya.

Adapun penambahan indikator penilaian dari Inmendagri untuk PPKM Level, yakni salah satunya terkait vaksinasi secara umum maupun vaksinasi lansia yang dimana memang target vaksinasi lansia yang mengharuskan minimal 60 persen, Kota Malang masih dikisaran 45 persen.

Namun, untuk vaksinasi secara umum guna mencapai Herd Immunity untuk Kota Malang sendiri memang sudah melebihi target yang dimana minimal 70 persen dan Kota Malang sudah mencapai 86 persen.

"Kelonggaran itu kita ikut Inmendagri. Daerah yang sudah masuk Level 1 (sesuai asesmen Inmendagri) maka akan dilakukan pelonggaran secara bertahap," ungkapnya.

Jadi, lanjut Husnul, keseluruhan indikator penilaian ada mulai kapasitas respon, transmisi kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19, jumlah warga yang dirawat di rumah sakit dan jumlah kasus kematian.

"Kapasitas respon itu ada Treatmen, Tracing dan BOR (Bed Occupancy Rate) dan yang terakhir itu capaian vaksinasinya," imbuhnya.

Sementara untuk perkembangan BOR di Kota Malang, kata Husnul, saat ini memang indikasinya bagus, yakni sudah dibawah 10 persen secara total.

"Isoter kita, kasus aktif ada 19, kemudian yang ada di rumah sakit 7 dan yang di Safe House Kawi ada 12 pasien," ucapnya (*)