TIMES MALANG, MALANG – Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) menyoroti pentingnya evaluasi efektivitas di sektor pertanian melalui kegiatan Outlook Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-65 Fakultas Pertanian UB yang mengusung tema “Membangun Masa Depan Hijau: Pertanian Modern, SDGs dan Kemandirian Pangan.”

Dekan Fakultas Pertanian UB, Prof. Mangku Purnomo, S.P.,M.Si, Ph.D menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis nasional yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Dari kementerian, aparat keamanan, hingga masyarakat. Namun, besarnya investasi yang telah digelontorkan perlu dikawal dengan evaluasi yang cermat agar tidak sia-sia.

“Investasi kita di sektor pertanian ini besar sekali, baik anggaran, SDM, maupun infrastruktur. Tapi kalau hasilnya nanti tidak signifikan, kita harus bertanya: What's going on? Apakah di teknologi, kelembagaan, atau tata kelolanya?” ujar Prof. Mangku, Rabu (05/11/2025).

Da menambahkan, berbagai indikator menunjukkan hasil positif, seperti capaian swasembada jagung dan pengendalian impor. Namun pemerintah dan akademisi tetap perlu mencermati keseimbangan antara input investasi dan output hasil pertanian.

“Kita harus memastikan semangat kedaulatan pangan ini tidak muspro. Universitas Brawijaya ingin memberi sinyal agar semua investasi dan program besar ini ditata dengan strategi yang lebih komprehensif,” imbuhnya.

Menurut Prof. Mangku, salah satu kesenjangan terbesar dalam pembangunan pertanian saat ini terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian. Meski berbagai program seperti Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) telah berjalan, upaya tersebut masih belum cukup menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

“Harus ada ekosistem industri pertanian yang menjanjikan margin bagus. Kalau industrinya sehat, anak muda tidak perlu dipaksa untuk bertani, mereka akan datang sendiri,” jelasnya.

Selain itu, fragmentasi lahan pertanian di Pulau Jawa dan lemahnya korporasi petani juga menjadi hambatan besar. FP UB, kata Prof. Mangku, terus mendorong model korporasi tani yang efektif melalui sinergi antar lembaga seperti koperasi, BUMDes, dan komunitas tani berbasis desa.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Sri Nuryanti, S.TP., M.P, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa Fakultas Pertanian memiliki posisi strategis dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

“Fakultas Pertanian UB memegang peran penting karena sumber bahan pangan, baik dari tumbuhan, hewan, maupun perikanan, semuanya berakar pada sektor pertanian. Jika SDM dan SDA pertanian dikelola dengan baik, maka 70% masalah ketahanan pangan sudah selesai,” jelasnya.

Dia menilai, tantangan besar justru ada di tata kelola pasokan dan stabilisasi harga di hilir. Karena itu, kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Dies Natalis ke-65 ini menjadi momentum afirmasi, untuk menanam ilmu pengetahuan yang akan menuai kebajikan, serta belajar dari pengalaman masa lalu agar kesalahan tidak terulang,” tambahnya.

Guru Besar FP UB sekaligus Ketua Senat Fakultas, Prof. Ir. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc., Ph.D, menyoroti pentingnya inovasi tidak hanya di bidang teknologi, tetapi juga di bidang sosial dan kebijakan publik.

“Inovasi tidak hanya berarti alat atau teknologi baru. Tapi juga mencakup regulasi, kebijakan, dan pola kelembagaan yang bisa mempercepat industrialisasi pertanian,” ujarnya.

Menurut Prof. Arifin, pertanian modern seperti hidroponik dan hortikultura bernilai tinggi bisa menjadi solusi atas terbatasnya lahan produktif di Jawa. Namun, hal itu perlu ditopang oleh kebijakan inovatif yang membuka ruang lebih luas bagi petani kecil untuk beradaptasi.

Sementara itu, akademisi FP UB Dr. Mochammad Syamsulhadi, S.P., M.P mengingatkan agar program swasembada pangan yang sedang digalakkan pemerintah tidak mengulangi kesalahan era 1980-an.

“Kita pernah swasembada pangan pada 1986, tapi itu hanya terjadi sekali. Setelah itu, produksi cenderung turun karena kita lupa memperhatikan kesehatan agroekosistem,” katanya.

Dia menilai, degradasi lahan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, serta ketergantungan pada benih impor adalah faktor yang menurunkan produktivitas jangka panjang.

“Outlook ini ingin mengingatkan pemangku kebijakan, jangan hanya fokus pada target produksi, tapi perhatikan juga manusianya, tanahnya, dan ekosistemnya. Libatkan perguruan tinggi dalam perencanaan program agar kebijakan pangan lebih berkelanjutan,” pungkasnya. (*)