TIMES MALANG, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid mengkritik vonis majelis hakim terhadap tiga polisi terdakwa dalam kasus tragedi Kanjuruhan, yang menewaskan lebih dari 130 orang. Menurut Alissa, vonis tersebut mencederai rasa keadilan pada keluarga korban dan menyebabkan sejumlah dampak negatif.

Puteri Gus Dur ini menilai prinsip keadilan tidak terpenuhi dengan hukuman satu tahun lima bulan bagi salah satu terdakwa dan pembebasan dua terdakwa lainnya. Alissa Wahid juga mempertanyakan tanggung jawab yang harus diambil dalam tragedi Kanjuruhan, bukan bencana alam melainkan bencana manusia.

Dampak dari vonis ini, menurut Alissa Wahid, membuat aparat penegak hukum merasa semakin kuat dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab mereka terhadap kondisi yang terjadi.

"Meskipun tidak ada niat jahat, seseorang harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas kelalaian dan kecerobohannya, yang tidak terwakili dalam keputusan pengadilan," ucap Alissa Wahid.

Alissa juga melihat dampak vonis ini pada pandangan masyarakat melalui media sosial. Di mana banyak komentar negatif mengenai kepercayaan terhadap penegak hukum. 

"Konsekuensi lain bisa muncul jika kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum berkurang, seperti masyarakat main hakim sendiri," katanya.

Sebagai contoh, Alissa Wahid menyebut kasus penganiayaan yang dilakukan anak eks pejabat pajak Mario Dandy kepada David Ozora. Hal itu menunjukkan ketidakpercayaan terhadap hukum. Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan jika ada kedaulatan hukum dan kepercayaan kepada hukum.

Alissa Wahid pun menegaskan bahwa jika penegakan hukum di negeri ini tidak dapat dipercaya, sulit bagi masyarakat untuk menemukan keadilan. Keadilan hanya dapat diwujudkan jika ada kepercayaan kepada hukum. Termasuk dalam tragedi Kanjuruhan ini. (*)