TIMES MALANG, BATU – Money Politic dan minimnya sosialisasi figur calon legislatif menjadi bahasan dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Partisipasif Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Batu, hari ini (24/4/2024).

Peserta evaluasi mempertanyakan kenapa tangkap tangan pelaku penyebar money politic tidak berlanjut hingga minimnya sosialisasi caleg yang dilakukan oleh KPU Kota Batu.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat, Yogi Eka Chalid Farobi menjelaskan bahwa pengusutan money politic terbentur aturan.

Dalam Pasal 521 UU Pemilu menerangkan bahwa subjek yang bisa dijerat hanya pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye.

"Yang bersangkutan (penyebar money politic-red) bukan bagian pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye sehingga unsur-unsur politik uang tidak terpenuhi," ujar Yogi.

Terkait banyaknya pemilih yang kebingungan mencoblos caleg, Yogi membenarkan hal tersebut. "Memang benar banyak pemilih yang bingung karena ketidaktahuan figur caleg, ini menjadi bahan evaluasi kita," ujar Yogi.

Diskusi menarik ini berkembang dalam Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 yang digelar Bawaslu Kota Batu, hari ini.

Dalam rapat ini Bawaslu Kota Batu mengundang berbagai kelompok masyarakat di antaranya Muhammadiyah, Aisyah,  Pemuda Muhammadiyah, IPNU-IPPNU, Anshor, Pemuda Katholik, PMII, GAMKI dan stake holder lainnya.

"Kegiatan ini kita laksanakan untuk mengukur efektifitas peran masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu tahun 2024," ujar Anggota Bawaslu Kota Batu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Mardiono.

Menurutnya, pengawasan partisipatif yang diberikan kelompok masyarakat dinilai kurang berani menyampaikan pelanggaran.
 
Padahal pengawasan partisipatif publik ini sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu.
Tuntutan untuk lebih pro aktif dalam pengawasan partisipatif muncul ketika Kota Batu akan menggelar pesta demokrasi pemilihan wali kota. Karena situasi dan kondisi dalam pelaksanaan pilkada akan berbeda dengan Pilpres. (*)