TIMES MALANG, MALANG – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB) Malang mendorong Desa Kepuharjo untuk bisa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa makin optimal dalam pengelolaan pendapatan asli desa.

Untuk diketahui, Desa Kepuharjo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini terletak di pinggir jalan utama Surabaya-Batu yang memiliki akses mudah ke Batu, Surabaya, maupun Kota Malang.

Seperti kebanyakan desa lain, keuangan Desa Kepuharjo masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan besarnya prosentase Dana Desa dalam sumber pendapatan daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa, Desa Kepuharjo mendirikan BUMDes.

BUMDes Kepuharjo memiliki unit usaha diantaranya pengelolaan sampah. Namun pendapatan dari hasil BUMDes ini masih minim kontribusinya dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan PADes.

Salah satu caranya adalah mengadakan workshop Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes). Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, pengelola BUMDes, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan PKK, dan perwakilan pemuda.

Ratnaningsih Damayanti S.IP.,M.Ec.Dev, dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan menyampaikan bahwa pendapatan asli desa dapat dioptimalkan dari pengelolaan asset fisik dan non fisik desa. Sehingga diperlukan pemetaan asset fisik dan non fisik.

“Aset fisik antara lain tanah, air, manusia, iklim, dan ternak. Aset non fisik antara lain aparatur pemerintahan, Lembaga atau institusi di tingkat desa, dan masyarakat desa yang dapat berpartisipasi, bergotong royong, dan kerja sama dalam pembangunan desa,” ucapnya, Senin (18/9/2023).

Ratnaningsih menyampaikan pendapatan asli desa juga dapat dioptimalkan melalui peningkatan usaha BUMDes. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan berbagai jenis usaha seperti bisnis sosial, keuangan, persewaan, lembaga perantara, perdagangn, usaha bersama, dan kontraktor.

“Unit usaha BUMDes tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desa. Usaha BUMDes juga harus memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang dan tidak menguntungkan kepentingan tertentu saja,” jelas alumni Universitas Gajah Mada ini. (*)