TIMES MALANG, MALANG – Sejumlah pengusaha hotel mengeluhkan krisisnya okupansi mereka dampak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Hal ini terjadi di wilayah Kota Malang yang mengalami kemerosotan okupansi hingga 30 persen.

Akibat dari hal itu, pengusaha hotel pun merasa cukup waspada adanya potensi PHK massal yang akan berdampak besar kepada para pekerja di Kota Malang.

Mendengar hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pun merespons cepat. Menurutnya, potensi PHK di bisnis hotel akibat kebijakan efisiensi tidak akan terjadi.

Meski kegiatan kedinasan yang dipangkas habis dan kini jarang melaksanakan di hotel-hotel, masih ada program 1.000 event yang digagas Pemkot Malang diharapkan bisa membangkitkan bisnis hotel di Kota Malang.

“Hotel-hotel hingga UMKM saya pastikan menerima dampak besar dari 1.000 event ini. Kita memfasilitasi dan menarik wisatawan lebih banyak dari program ini,” ujar Wahyu, Selasa (15/4/2025).

Program 1.000 event sendiri sebenarnya sudah mulai berjalan. Dampaknya memang belum terasa besar, namun dipastikan jika digelar rutin bahkan gelaran skala provinsi atau nasional berada di Kota Malang, ini bisa berdampak positif di bisnis hotel.

“Sejauh ini kan sudah berjalan. Beberapa hotel sudah menerima manfaatnya, ini akan rutin,” ungkapnya.

Di sisi lain, soal potensi penggunaan anggaran promosi yang digenjot besar untuk menumbuhkan bisnis perhotelan, Wahyu mengaku harus mendiskusikan lebih detail lagi.

“Untuk anggaran harus kami diskusikan lagi. Karena promosi memang penting, tapi harus kita cermari bersama,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat Wahyu akan bertemu dengan Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) untuk membahas lebih detail dan menerima semua penjelasan dari para pengusaha hotel di Kota Malang.

“PHRI akan ketemu kami dan kami mau mendapatkan kejelasan langsung,” ucapnya. (*)