TIMES MALANG, MALANG – Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB), Prof. Mangku Purnomo, S.P., M.Si., Ph.D mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan. Namun, untuk bisa mencapai hal tersebut, dia berpendapat, bahwa pemerintah perlu untuk membuat sebuah platform nasional yang bisa mengintegrasikan kontribusi dari berbagai pihak.

Prof. Mangku menyoroti belum adanya kerangka kerja nasional yang mampu menyatukan kontribusi semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri. 

“Platform nasionalnya belum ada. Ini yang harus dibangun terlebih dahulu, baru setelah itu kita menentukan peran masing-masing. Apakah kita akan memulai proyek percontohan, mendukung industri benih, atau menyiapkan infrastruktur lainnya. Tanpa platform nasional yang jelas, saya yakin target swasembada pangan lima tahun ke depan sulit tercapai,” ujar Prof. Mangku. 

Menurut Prof. Mangku, salah satu tantangan utama dalam sektor pertanian adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Saat ini, berbagai institusi seperti Kementerian Pertanian, Bulog, TNI, Polri, Pupuk Indonesia, hingga sektor swasta bergerak secara independen tanpa arah kebijakan yang terintegrasi. 

“Institusi-institusi ini berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak tahu apa peran mereka dalam strategi besar pangan nasional. Padahal, seharusnya ada platform yang mengatur dan mengarahkan semua kekuatan ini agar bergerak ke tujuan yang sama. Masyarakat juga perlu tahu bagaimana rantai pasok bekerja, dan peran mereka dalam sistem itu,” jelasnya. 

Ia menambahkan bahwa tanpa koordinasi yang jelas, banyak potensi nasional yang justru terbuang. “Komponen-komponen nasional yang sebenarnya bisa berkontribusi saling menunggu. Perguruan tinggi seperti kami juga hanya bisa mempersiapkan kebutuhan pokok sambil menunggu arahan,” kata Prof. Mangku. 

Untuk mencapai swasembada pangan, Prof. Mangku mengidentifikasi tiga pilar utama yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Pertama adalah kedaulatan benih. Menurutnya, benih adalah fondasi dari sistem pangan nasional. Indonesia harus memastikan kedaulatan benih dengan mengembangkan teknologi produksi benih unggul yang seragam dan produktif. 

“Negara harus benar-benar mengatur produksi benih yang berkualitas. Ini termasuk memastikan ketersediaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan benih,” ungkapnya. 

Selanjutnya yakni teknologi produksi. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi pertanian harus ditingkatkan agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi Indonesia.   “Teknologi yang kita gunakan harus memungkinkan produktivitas tinggi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat,” jelasnya. 

Ketiga yaknipPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang kompeten menjadi elemen penting dalam mendukung sektor pertanian.  “Pemerintah harus fokus pada peningkatan kapasitas petani, baik yang tradisional maupun modern. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar mampu menghadapi tantangan pertanian masa depan,” tambah Prof. Mangku. 

Prof. Mangku menilai bahwa pembentukan platform nasional memerlukan intervensi langsung dari Presiden sebagai pengatur utama. Ia menyebut bahwa hanya Presiden yang memiliki otoritas untuk "memaksa" semua pihak bekerja dalam kerangka yang sama. 

“Presiden harus menjadi pengatur utama. Misalnya, Bulog harus ditentukan apakah akan perum atau gudang. Kalau menurut saya jadi gudang saja. Swasta, petani tradisional, dan transmigran juga perlu diarahkan perannya. Semua ini hanya bisa dilakukan jika ada kepemimpinan yang tegas di tingkat nasional,” katanya. 

Meski FP UB telah beberapa kali diundang dalam diskusi bersama Kementerian Pertanian, Prof. Mangku menyebut bahwa peta jalan (roadmap) kebijakan nasional belum jelas. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengundang perguruan tinggi untuk berdiskusi, tetapi juga memberikan target konkret yang harus dicapai. 

“Roadmap-nya belum jelas. Kami belum tahu apa peran spesifik kami. Harus ada arahan yang lebih konkret agar perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi nyata. Kami siap jika diberi target,” ujar Prof. Mangku. 

Sebagai salah satu Fakultas tertua dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, FP UB berkomitmen untuk mendukung tercapainya swasembada pangan melalui pengembangan riset unggulan, teknologi pertanian, dan penguatan SDM. Namun, Prof. Mangku menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu dalam satu platform nasional untuk mencapai tujuan bersama. 

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Namun, tanpa platform yang jelas dan terukur, potensi ini sulit terealisasi. Kami di FP UB siap memberikan yang terbaik, tetapi semua ini harus dikoordinasikan dalam satu arah yang jelas,” pungkasnya. (*)