TIMES MALANG, MALANG – Dinamika pembangunan sosial Kota Malang sepanjang 2025 dinilai semakin kompleks seiring perubahan struktur ekonomi perkotaan dan menguatnya sektor informal. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah tantangan, mulai dari kemiskinan perkotaan, kerentanan sosial, ketimpangan akses kerja, hingga isu perlindungan perempuan dan anak.

Menutup tahun 2025, Ganesh Institute merilis tiga catatan kritis yang dinilai penting sebagai refleksi dan bahan perbaikan kebijakan sosial Kota Malang ke depan. Ketiga catatan tersebut mencakup aspek sosial kemasyarakatan, perempuan dan anak, serta ketenagakerjaan.

Pendiri Ganesh Institute, Anis Suhartini, menyampaikan bahwa persoalan sosial di Kota Malang tidak bisa dipandang secara sektoral. Menurutnya, kompleksitas masalah perkotaan membutuhkan kerja kolaboratif lintas aktor.

“Permasalahan sosial perkotaan di Kota Malang bersifat multidimensi dan membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata Anis di Malang, Senin (22/12/2025).

Pada aspek sosial kemasyarakatan, Ganesh Institute menilai pemerintah telah menunjukkan upaya berkelanjutan dalam pengendalian kemiskinan dan perlindungan sosial. Namun, sejumlah persoalan masih membayangi, seperti ketidaktepatan dan dinamika data warga miskin, tingginya kerentanan kelompok lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, serta keluarga miskin perkotaan. Selain itu, solidaritas sosial dan kepedulian kolektif masyarakat dinilai cenderung menurun.

Catatan kedua berkaitan dengan isu perempuan dan anak. Ganesh Institute mencatat bahwa perempuan di Kota Malang masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam aspek ekonomi dan perlindungan sosial. Kerentanan perempuan kepala keluarga, pekerja informal, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang perlu penanganan serius.

Anis menyebut, pemerintah Kota Malang telah mengembangkan berbagai layanan perlindungan, seperti PUSPAGA dan P2TP2A. "Namun, aspek pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan dan pencegahan dini masih perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi lokal,” ujarnya.

Sementara itu, pada aspek ketenagakerjaan, struktur pasar kerja Kota Malang dinilai masih didominasi sektor jasa dan informal. Ganesh Institute menyoroti tingginya jumlah pekerja informal tanpa perlindungan jaminan sosial, terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal baru, serta kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

“Program perlindungan pekerja rentan melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis, namun masih memerlukan perluasan cakupan dan sinergi dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja,” jelas Anis.

Berdasarkan tiga catatan tersebut, Ganesh Institute menyodorkan sejumlah rekomendasi kebijakan sebagai strategi keluar menuju 2026. Untuk aspek sosial, Anis menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan integrasi data kesejahteraan sosial, penguatan ketahanan keluarga dan komunitas perkotaan, pemberdayaan ekonomi perempuan yang berorientasi pasar, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Arah kebijakannya adalah penguatan sistem perlindungan sosial perkotaan yang terpadu dan berbasis komunitas,” ujarnya.

Beberapa program prioritas yang diusulkan antara lain pemutakhiran data kesejahteraan sosial berbasis kelurahan secara partisipatif, integrasi data lintas perangkat daerah dalam satu sistem informasi, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan. Program seperti kampung tangguh sosial, padat karya sosial perkotaan, revitalisasi forum warga, hingga bank sampah juga dinilai relevan.

Untuk isu perempuan dan anak, Ganesh Institute mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial. Anis menilai perlu adanya transformasi pelatihan perempuan menjadi ekosistem usaha yang berkelanjutan, penguatan pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan komunitas, serta peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga.

“Program prioritas di antaranya UMKM perempuan naik kelas, pendampingan perempuan kepala keluarga, penguatan PUSPAGA berbasis kelurahan, serta edukasi ketahanan keluarga dan remaja,” katanya.

Adapun pada aspek ketenagakerjaan, kebijakan diarahkan pada perlindungan pekerja informal dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Ganesh Institute merekomendasikan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar lokal, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

“Program prioritasnya antara lain subsidi jaminan sosial pekerja rentan, inkubasi usaha mikro dan ekonomi kreatif, serta program satu kelurahan satu produk unggulan,” tutur Anis.

Ganesh Institute berharap pembangunan sosial Kota Malang pada 2026 dapat bergerak ke arah yang lebih inklusif, preventif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan manusia, keluarga, dan komunitas sebagai pusat kebijakan.

“Integrasi program, ketepatan sasaran, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” kata Anis. (*)