TIMES MALANG, MALANG – Setiap kali wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali muncul, demokrasi Indonesia seperti diajak menoleh ke belakang. Bukan untuk belajar dari sejarah, melainkan untuk mengulangnya. Seolah reformasi hanya sebuah catatan kaki, bukan fondasi. Seolah kemerdekaan politik rakyat hanyalah hadiah sementara yang bisa ditarik kembali ketika dianggap merepotkan.

Pilkada langsung memang tidak sempurna. Ia gaduh, mahal, dan sering melelahkan. Tetapi sejak kapan kemerdekaan politik lahir dari ketenangan? Sejak kapan kedaulatan tumbuh dari ruang rapat yang sunyi? Demokrasi, sejak awal, adalah kerja keras yang berisik. Ia bukan jalan tol yang mulus, melainkan jalan kampung yang penuh lubang, tetapi dilalui bersama.

Dalih yang paling sering dikemukakan selalu sama: efisiensi. Negara disebut terlalu boros, konflik sosial dianggap terlalu mahal, rakyat dinilai terlalu emosional. Maka muncul gagasan ringkas: biarlah DPRD saja yang memilih kepala daerah. Praktis, cepat, tertib.

Namun di balik bahasa yang rapi itu, tersembunyi satu pertanyaan besar: apakah demokrasi memang diciptakan untuk memudahkan elite, atau untuk memerdekakan rakyat?

Kemerdekaan politik bukan sekadar hak mencoblos. Ia adalah pengakuan bahwa rakyat adalah subjek, bukan penonton. Bahwa warga bukan sekadar angka dalam statistik pemilu, melainkan pemilik sah dari arah kekuasaan. Ketika hak itu dipindahkan ke tangan segelintir elite di parlemen daerah, yang terjadi bukan sekadar perubahan mekanisme, tetapi penyusutan makna kemerdekaan itu sendiri.

Indonesia pernah hidup dalam sistem seperti ini. Kepala daerah dipilih di ruang tertutup, oleh wakil-wakil rakyat yang sering kali lebih dekat dengan pusat kekuasaan daripada dengan warganya sendiri. Hasilnya adalah pemerintahan daerah yang kuat ke atas, tetapi rapuh ke bawah. Loyalitas lebih condong pada partai dan patron politik, bukan pada kebutuhan masyarakat.

Reformasi 1998 memutus rantai itu dengan susah payah. Pilkada langsung lahir sebagai upaya mengembalikan suara ke tangan pemiliknya. Ia bukan sekadar prosedur baru, tetapi simbol bahwa rakyat tidak lagi harus mengetuk pintu kekuasaan; merekalah yang memegang kuncinya.

Kini, ketika wacana pemilihan oleh DPRD kembali dihidupkan, kita seperti menyaksikan upaya halus untuk memindahkan kunci itu kembali ke saku elite.

Pendukung skema ini sering berbicara tentang “kedewasaan demokrasi”. Ironisnya, kedewasaan justru ditafsirkan sebagai pengurangan peran rakyat. Seolah-olah rakyat adalah anak kecil yang harus dijauhkan dari keputusan penting karena dianggap belum cukup pandai.

Padahal, demokrasi tidak pernah menjanjikan warga yang sempurna. Ia justru menyediakan ruang belajar kolektif, tempat kesalahan diperbaiki, bukan alasan untuk mencabut hak.

Jika rakyat masih mudah tertipu politik uang, solusinya bukan menghapus hak pilih, melainkan memperbaiki sistem penegakan hukum. Jika konflik sering terjadi, yang dibenahi adalah tata kelola, bukan kedaulatan.

Mengganti pilkada langsung dengan pemilihan DPRD sama seperti memadamkan lampu karena takut serangga datang. Masalah mungkin terlihat hilang, tetapi kegelapan justru bertambah.

Ada pula dimensi lain yang jarang dibicarakan secara jujur: krisis kepercayaan terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Berbagai survei menunjukkan DPR dan partai politik termasuk institusi dengan tingkat kepercayaan publik terendah. Dalam situasi seperti ini, menitipkan sepenuhnya pemilihan kepala daerah kepada DPRD bukan hanya kontradiktif, tetapi berisiko memperlebar jurang antara rakyat dan kekuasaan.

Demokrasi tanpa partisipasi luas akan berubah menjadi oligarki yang disamarkan oleh prosedur hukum. Ia sah secara aturan, tetapi hampa secara moral.

Kemerdekaan politik rakyat tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis pelan-pelan, melalui bahasa teknokratis, rapat tertutup, dan argumentasi efisiensi. Ia dilemahkan bukan dengan tank dan senjata, melainkan dengan kalimat-kalimat yang terdengar rasional.

Karena itu, mempertahankan pilkada langsung bukan berarti menutup mata terhadap kelemahannya. Ia perlu diperbaiki, diawasi, dan dimurnikan dari politik uang serta manipulasi. Tetapi memperbaiki rumah tidak sama dengan merobohkannya.

Bangsa ini sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang merasa paling tahu apa yang baik bagi rakyat. Reformasi membuka pintu agar rakyat berbicara langsung. Menutup kembali pintu itu, dengan alasan apa pun, adalah langkah mundur yang dibungkus sebagai kemajuan.

Mencari kemerdekaan politik rakyat hari ini bukan berarti menciptakan sistem baru, melainkan menjaga agar yang sudah diperjuangkan tidak dicabut diam-diam. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi urusan elite yang efisien, rapi, dan terkendali, sementara rakyat hanya diminta menerima hasilnya.

Sebab kemerdekaan sejati bukanlah ketika kekuasaan berjalan tanpa ribut, melainkan ketika rakyat tetap memiliki suara, meski suaranya terkadang berisik, tidak seragam, dan merepotkan. Justru di sanalah demokrasi bernapas.

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.