TIMES MALANG, JAKARTA – Demonstrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mencerminkan kompleksitas masalah dalam birokrasi Indonesia. 

Fenomena ini tidak hanya menjadi gambaran keretakan komunikasi internal pemerintah, tetapi juga menjadi sinyal perlunya reformasi lebih mendalam dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik.

Demonstrasi oleh ASN, yang umumnya memiliki kewajiban untuk bersikap netral dan menjaga profesionalitas, menunjukkan bahwa ada permasalahan signifikan yang belum terselesaikan di internal organisasi. Beberapa kemungkinan penyebabnya meliputi beberapa hal. 

Pertama, terkait dengan ketidakadilan dalam kebijakan internal. ASN mungkin merasa ada ketidakadilan dalam hal promosi, pengangkatan jabatan, atau pembagian beban kerja. Transparansi yang minim sering menjadi akar masalah dalam isu-isu ini.

Kemudian selanjutnya kurangnya ruang dialog, demonstrasi ini dapat menunjukkan bahwa ASN tidak memiliki saluran efektif untuk menyampaikan keluhan mereka. Jika ruang dialog tidak tersedia atau tidak responsif, aksi publik menjadi pilihan terakhir. 

Selain itu, sistem penghargaan dan beban kerja yang tidak seimbang sering kali menjadi sumber kekecewaan di kalangan ASN. Misalnya, tuntutan kinerja yang tinggi tidak diimbangi dengan insentif yang memadai.

Realitas yang sedemikian tentu memiliki dampak implikasi multidimensional terhadap institusi dan publik, diantaranya: Pertama, tergerusnya citra profesionalisme ASN. ASN yang seharusnya menjadi penggerak birokrasi yang netral dan profesional kini terlihat seperti kelompok yang kehilangan kendali. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Kedua, gangguan terhadap pelayanan publik. Demonstrasi bisa mengganggu operasional kementerian, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, sinyal kegagalan manajemen. Demonstrasi ini mencerminkan lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia di Kemenristekdikti. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mereformasi birokrasi Indonesia.

Sehingga penting untuk kemudian pemerintah segera melakukan penyusunan Langkah-langkah strategis dalam merespon kondisi realitas yang terjadi. 

Apalagi Kementerristekdikti merupakan salah satu Kementerian Fundamental yang menyangkut hajat pemberdayaan SDM Indonesia kedepan. 

Untuk mengatasi masalah seperti ini, diperlukan pendekatan komprehensif: Pertama, penguatan sistem pengaduan internal. Kemenristekdikti perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif, sehingga ASN tidak perlu menggunakan demonstrasi sebagai sarana terakhir.

Kedua, reformasi kebijakan SDM. Kebijakan terkait promosi, insentif, dan beban kerja harus dilakukan secara transparan dan adil, serta mengedepankan meritokrasi.

Ketiga, peningkatan kepemimpinan. Pimpinan kementerian perlu memastikan komunikasi yang baik, memberikan teladan, dan menciptakan budaya kerja yang inklusif.

Keempat, evaluasi dan penyelesaian konflik. Demonstrasi ini harus menjadi momen evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kementerian. Konflik internal perlu diselesaikan dengan pendekatan mediasi dan dialog yang melibatkan semua pihak.

Sebagai refleksi dan benang merah dari dinamika kejanggalan sistemik kenegaraan tersebut penting kita garis bawahi bahwa demonstrasi ASN di Kemenristekdikti bukan hanya persoalan internal, tetapi juga refleksi dari tantangan birokrasi nasional yang lebih luas. 

Kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem manajemen ASN dan memastikan birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan. Jika dikelola dengan baik, peristiwa ini bisa menjadi momentum perubahan positif bagi birokrasi Indonesia.

***

*) Oleh : Muhammad Iqbalul Rizal Nadif, Magister Ilmu Administrasi Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada, dan berkegiatan sebagai Pengurus PB PMII.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.