TIMES MALANG, MALANG – Politik seharusnya menjadi jembatan antara kehendak rakyat dan arah kekuasaan. Ia dirancang sebagai ruang musyawarah, tempat suara publik diterjemahkan menjadi kebijakan. Namun dalam praktiknya, politik di negeri ini sering berubah menjadi teka-teki rumit yang jawabannya hanya diketahui segelintir elite. 

Rakyat diminta menebak-nebak arah angin, membaca isyarat samar di balik pernyataan diplomatis, dan menerima keputusan yang tiba-tiba turun seperti hujan di musim kemarau: mengejutkan, deras, dan tak jarang merusak tanaman harapan yang telah ditanam bertahun-tahun.

Di setiap momentum penting pemilu, pilkada, pembahasan undang-undang, hingga penentuan jabatan publik kita menyaksikan pola yang hampir sama. Di layar televisi, elite politik berbicara tentang demokrasi, stabilitas, dan kepentingan nasional. 

Namun di ruang-ruang tertutup, arah politik kerap ditentukan melalui lobi sunyi, transaksi kepentingan, dan kompromi yang tidak pernah benar-benar dijelaskan kepada publik. Demokrasi pun seperti panggung sandiwara, sementara skenario aslinya ditulis di belakang tirai.

Hak rakyat untuk tahu, memilih secara sadar, dan mengawasi kekuasaan perlahan tereduksi menjadi formalitas lima tahunan. Kotak suara tetap disediakan, bilik pencoblosan tetap didirikan, tetapi makna partisipasi dipersempit menjadi ritual administratif. 

Rakyat hadir sebagai angka statistik, bukan subjek yang suaranya sungguh diperhitungkan. Dalam kondisi ini, politik tidak lagi bekerja sebagai rumah bersama, melainkan labirin penuh tikungan, tempat warga mudah tersesat dan akhirnya pasrah.

Teka-teki politik itu semakin rumit ketika partai-partai lebih sibuk merawat koalisi daripada menjaga nurani. Ideologi menjadi poster usang yang dipajang saat kampanye, lalu dilipat rapi ketika kursi kekuasaan sudah didapatkan. Perbedaan pandangan yang dahulu dipertontonkan dengan lantang mendadak mencair di meja perundingan. 

Yang tersisa hanyalah hitung-hitungan kursi, jabatan, dan proyek. Rakyat menonton perubahan itu seperti menyaksikan pesulap yang memindahkan koin dari tangan kanan ke tangan kiri, sementara perhatian kita dialihkan oleh senyum dan tepuk tangan.

Di sinilah pembajakan hak rakyat berlangsung secara halus. Tidak selalu melalui kekerasan atau larangan terang-terangan, melainkan lewat manipulasi informasi, pengaburan agenda, dan narasi yang dipoles sedemikian rupa agar tampak rasional. 

Kebijakan besar lahir tanpa dialog yang memadai, undang-undang disahkan saat publik lengah, dan kritik sering dituduh mengganggu stabilitas. Hak untuk bertanya dipersempit, hak untuk menolak dilemahkan, hak untuk menentukan masa depan sendiri diganti dengan slogan “demi kepentingan bersama” yang maknanya kerap ditentukan sepihak.

Media sosial memang memberi ruang baru bagi rakyat untuk bersuara, tetapi ruang ini pun tidak steril. Ia dipenuhi buzzer, propaganda digital, dan perang opini yang membuat kebenaran seperti jarum di tumpukan jerami. Rakyat bukan hanya dibuat bingung oleh kebijakan, tetapi juga oleh banjir narasi yang saling bertabrakan. 

Politik lalu menjelma teka-teki berlapis: mana fakta, mana rekayasa, mana kepentingan publik, mana kepentingan pribadi. Di tengah kebingungan itu, kelelahan kolektif muncul, dan apatisme menjadi pilihan yang tampak paling masuk akal.

Padahal, demokrasi tidak mungkin hidup di atas kebingungan yang disengaja. Ia membutuhkan keterbukaan sebagai udara dan kepercayaan sebagai jantungnya. Ketika politik terlalu sering bermain petak umpet, rakyat akan berhenti percaya. Dan ketika kepercayaan runtuh, legitimasi kekuasaan ikut rapuh, meski dibungkus prosedur yang sah. Negara mungkin tetap berdiri, tetapi hubungan antara penguasa dan warga berubah dingin, kaku, dan penuh curiga.

Membongkar teka-teki politik bukan semata tugas akademisi atau aktivis, melainkan tanggung jawab bersama. Rakyat berhak menuntut transparansi, partai politik berkewajiban menjelaskan sikapnya secara jujur, dan media ditantang untuk tidak sekadar menjadi pengeras suara elite. 

Pendidikan politik pun perlu dibangun bukan sebagai hafalan prosedur, tetapi sebagai kesadaran kritis bahwa setiap kebijakan publik selalu membawa konsekuensi bagi kehidupan sehari-hari: harga pangan, kualitas sekolah, lapangan kerja, hingga rasa aman di jalanan.

Jika politik terus dibiarkan menjadi permainan rahasia, maka hak rakyat akan semakin menyusut, seperti tanah yang tergerus ombak sedikit demi sedikit hingga hilang tanpa disadari. Namun jika keterbukaan dijadikan prinsip, politik bisa kembali menjadi ruang bersama, bukan panggung ilusi. Rakyat tidak seharusnya diposisikan sebagai penonton pasif yang hanya diminta bertepuk tangan ketika drama usai. Mereka adalah pemilik sah panggung itu sendiri.

Masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh satu pilihan sederhana namun menentukan: apakah politik akan terus menjadi teka-teki yang membingungkan dan membajak hak rakyat, atau berubah menjadi bahasa yang jujur, mudah dipahami, dan berpihak pada kepentingan publik. 

Di situlah martabat demokrasi diuji bukan di baliho raksasa atau slogan kampanye, melainkan pada keberanian membuka kartu permainan di hadapan rakyat yang selama ini terlalu sering diminta menebak tanpa pernah diajak bicara secara setara. (*)

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.