MALANG – Negeri ini barangkali terlalu sering dibangun di atas imajinasi. Bukan imajinasi tentang masa depan yang cerdas dan beradab, melainkan imajinasi tentang kepentingan yang dibungkus pidato. 

Kita gemar menyebutnya “visi besar”, padahal kadang ia hanya spanduk yang diperbesar ukurannya agar menutupi lubang-lubang kecil di lantai kenyataan. Dalam panggung politik, imajinasi menjadi alat yang paling murah sekaligus paling mahal: murah untuk diucapkan, mahal untuk ditanggung rakyat.

Setiap musim kekuasaan selalu lahir narasi agung. Negeri akan melompat, ekonomi akan meroket, kemiskinan akan dilipat, dan kesejahteraan akan dibagikan seperti brosur kampanye. 

Kata “membangun” dipakai seperti mantra sakti. Jalan dibangun, bandara dibangun, ibu kota dipindahkan, program sosial digelontorkan. Namun pertanyaannya sederhana: yang dibangun itu negeri, atau sekadar monumen kepentingan?

Imajinasi kepentingan politik bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak pernah mengaku sebagai kepentingan. Ia menyebut dirinya “demi rakyat”. Ia berdiri dengan wajah kebajikan, menyelipkan statistik yang dipoles, dan memanggil kamera agar setiap senyum terekam. 

Di baliknya, kalkulasi elektoral berjalan lebih presisi daripada perencanaan jangka panjang. Negeri menjadi panggung, rakyat menjadi figuran, dan kepentingan menjadi sutradara yang jarang disebut namanya.

Kita hidup dalam era di mana kebijakan publik sering kali lebih sibuk mengurus persepsi ketimbang substansi. Yang penting terlihat bekerja, meski hasilnya belum tentu terasa. Anggaran digelontorkan dengan angka fantastis, tetapi evaluasi dampaknya seperti catatan kaki yang jarang dibaca. 

Pembangunan menjadi kompetisi visual: siapa paling cepat meresmikan, siapa paling banyak memotong pita. Sementara kualitas tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan jangka panjang menunggu giliran seperti penumpang tanpa tiket prioritas.

Satirnya, kita sering terhipnotis oleh imajinasi itu sendiri. Kita terpukau oleh animasi masa depan, lupa memeriksa fondasinya. Kata “investasi” terdengar gagah, meski kadang tak jelas siapa yang benar-benar berinvestasi dan siapa yang sekadar menjadi pasar. Kata “reformasi” terdengar revolusioner, meski praktik lama tetap bertahan dengan nama baru. Seolah-olah mengganti istilah cukup untuk mengganti kenyataan.

Padahal membangun negeri bukan perkara menyusun slide presentasi. Ia adalah kerja sunyi memperbaiki sistem. Ia menuntut keberanian merombak birokrasi yang gemuk, membersihkan korupsi yang lihai menyamar, dan memperbaiki distribusi keadilan yang timpang. Kerja seperti ini jarang viral. 

Tidak banyak kamera yang tertarik merekam rapat panjang tentang reformasi struktural. Maka ia kalah pamor dibanding proyek raksasa yang bisa difoto dari udara.

Imajinasi kepentingan politik juga lihai memainkan diksi. Rakyat disebut “mitra strategis”, padahal sering kali hanya dijadikan angka dalam survei. 

Kritik disebut “masukan konstruktif”, tetapi pengkritik tetap dicurigai. Transparansi dijanjikan, namun dokumen sulit diakses. Seolah negeri ini sedang dibangun dengan bata retorika dan semen pencitraan.

Yang lebih menggelitik, setiap periode kekuasaan gemar mewariskan proyek-proyek ambisius sebagai bukti cinta pada bangsa. Padahal cinta pada bangsa seharusnya lebih sederhana: memastikan pendidikan merata, kesehatan terjangkau, hukum adil, dan lingkungan lestari. Cinta yang tidak perlu baliho raksasa. Cinta yang tidak menunggu tepuk tangan.

Tentu, kita tidak boleh terjebak pada sinisme total. Negeri ini tetap membutuhkan imajinasi. Tanpa imajinasi, tidak ada visi. Tanpa visi, kita hanya berjalan di tempat. Namun imajinasi yang sehat berbeda dengan imajinasi kepentingan. 

Imajinasi yang sehat lahir dari dialog publik yang jujur, berbasis data, dan berpihak pada keadilan sosial. Ia berani mengatakan “belum berhasil” tanpa takut dianggap lemah. Ia tidak alergi pada kritik karena sadar bahwa kritik adalah vitamin demokrasi, bukan virus.

Membangun negeri menuntut kesabaran kolektif dan integritas personal. Ia tidak selesai dalam satu periode jabatan. Ia bukan lomba sprint, melainkan maraton yang memerlukan stamina moral. Ketika politik lebih sibuk mengatur citra daripada memperkuat fondasi, maka yang tumbuh hanyalah bangunan rapuh dengan cat mengilap.

Kita perlu bertanya ulang: untuk siapa negeri ini dibangun? Apakah untuk generasi yang akan datang, atau untuk laporan akhir masa jabatan? Apakah untuk memperkuat daya saing bangsa, atau sekadar memastikan elektabilitas tetap stabil? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar mengganggu, tetapi justru di situlah letak kedewasaan publik.

Satir terbesar dalam politik kita adalah keyakinan bahwa rakyat mudah lupa. Padahal rakyat mungkin diam, tetapi tidak selalu lupa. Mereka merasakan harga pangan, kualitas sekolah, layanan kesehatan, dan keadilan hukum setiap hari. Mereka hidup di luar panggung konferensi pers.

Imajinasi kepentingan politik boleh saja terus diproduksi. Namun negeri ini membutuhkan lebih dari sekadar cerita besar. Ia membutuhkan konsistensi kecil yang nyata. Bukan hanya janji tentang langit yang cerah, tetapi juga kerja memperbaiki atap yang bocor.

Membangun negeri bukan soal siapa paling piawai merangkai kata, tetapi siapa paling setia menjaga kepentingan publik di atas kepentingan politik. Imajinasi boleh terbang tinggi, tetapi kepentingan harus tetap membumi. Jika tidak, kita hanya akan terus tinggal dalam negeri yang megah di pidato, namun rapuh di kenyataan.

 

***

*) Oleh : Moh Farhan Aziz, Mahasiswa Pascasarjana ADM Publik Unisma.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.