TIMES MALANG, MALANG – Dalam kamus demokrasi, koalisi seharusnya berarti pertemuan gagasan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Ia adalah ikatan visi, bukan sekadar perhitungan kursi. Namun dalam praktik politik kita hari ini, koalisi lebih sering menyerupai pasar malam: riuh, penuh tawar-menawar, dan ditentukan oleh siapa membawa modal paling besar. Di sinilah ironi bermula ketika koalisi partai politik tumbuh subur di gedung-gedung elite, sementara koalisi rakyat justru tercecer di pinggir jalan sejarah.

Koalisi parpol lahir dengan cepat, kadang bahkan lebih cepat dari musim kampanye itu sendiri. Pernyataan keras hari ini bisa berubah menjadi pelukan hangat esok pagi. Lawan ideologis mendadak menjadi kawan seperjalanan, bukan karena menemukan titik temu nilai, melainkan karena arah angin kekuasaan berubah. 

Politik pun mirip kompas yang jarumnya tidak menunjuk utara, melainkan mengikuti magnet kekuasaan. Rakyat menonton perubahan itu seperti menyaksikan drama seri panjang: penuh kejutan, tetapi sering kehilangan makna.

Sementara itu, koalisi rakyat tumbuh pelan dan sering kali tanpa panggung. Ia hidup di antrean sembako, di bangku sekolah yang reyot, di sawah yang terancam proyek, di ruang kerja yang upahnya tak sebanding dengan harga kebutuhan. 

Koalisi ini tidak punya juru bicara di televisi, tidak punya konsultan politik, dan tidak punya baliho raksasa. Yang mereka miliki hanyalah kepentingan yang sama: hidup layak, didengar, dan diperlakukan adil oleh negara.

Masalahnya, dua koalisi ini jarang benar-benar bertemu. Koalisi parpol sibuk menyusun peta kekuasaan, membagi jabatan, dan merapikan struktur pemerintahan. Koalisi rakyat sibuk bertahan dari kenaikan harga, kebijakan yang berubah-ubah, dan masa depan yang terasa makin kabur. Di antara keduanya terbentang jurang komunikasi yang lebar, diisi bahasa politik yang rumit dan janji-janji yang sering berakhir sebagai arsip kampanye.

Ketika pemilu selesai, panggung demokrasi berubah menjadi ruang rapat tertutup. Nama rakyat tetap disebut dalam pidato, tetapi jarang hadir dalam keputusan. Aspirasi mereka disaring melalui lapisan kepentingan partai, lalu diperas hingga tersisa setetes narasi yang aman untuk dikonsumsi publik. Koalisi parpol pun tampil sebagai orkestra besar, memainkan lagu stabilitas dan persatuan, sementara suara rakyat menjadi bisikan lirih yang tenggelam oleh tepuk tangan elite.

Di titik inilah demokrasi menghadapi ujian sunyi. Apakah ia akan tetap menjadi sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau berubah menjadi panggung transaksi yang hanya memerlukan legitimasi prosedural? 

Ketika koalisi dibangun tanpa melibatkan aspirasi publik secara nyata, maka kekuasaan berpotensi menjadi rumah besar tanpa jendela megah dari luar, tetapi pengap di dalam.

Koalisi rakyat sejatinya tidak menuntut hal yang utopis. Mereka tidak meminta surga politik, hanya ruang untuk didengar sebelum keputusan dibuat. Mereka ingin kebijakan lahir dari dialog, bukan dari bisik-bisik di balik pintu. 

Mereka berharap perbedaan pandangan tidak selalu diselesaikan dengan kompromi elit yang mengorbankan kepentingan publik. Dalam bahasa sederhana: mereka ingin politik kembali menyentuh tanah, bukan melayang di awan kekuasaan.

Namun, selama koalisi parpol diperlakukan sebagai satu-satunya mesin penggerak demokrasi, koalisi rakyat akan terus berada di posisi penonton. Partai akan terus menjadi sutradara, pemain, sekaligus juri dalam pertandingan yang seharusnya dimenangkan rakyat. Demokrasi pun berisiko menyusut maknanya, dari kedaulatan rakyat menjadi sekadar rotasi elite yang berganti kostum setiap lima tahun.

Membangun jembatan antara dua koalisi ini bukan perkara mudah, tetapi niscaya. Partai politik harus kembali pada fungsi dasarnya sebagai wakil kepentingan publik, bukan sekadar kendaraan elektoral. 

Transparansi dalam membangun koalisi, keterbukaan dalam menyusun agenda, dan keberanian melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah minimal yang harus ditempuh. Tanpa itu, koalisi parpol akan terus dicurigai sebagai klub eksklusif yang pintunya tertutup rapat bagi rakyat biasa.

Di sisi lain, koalisi rakyat juga perlu diperkuat, tidak hanya sebagai kumpulan keluhan, tetapi sebagai kekuatan sipil yang terorganisir. Serikat pekerja, komunitas petani, kelompok mahasiswa, organisasi keagamaan, dan berbagai elemen masyarakat sipil harus menemukan bahasa bersama agar suara mereka tidak mudah dipatahkan oleh kalkulasi politik jangka pendek. Ketika rakyat berbicara dalam nada yang terpisah-pisah, kekuasaan akan mudah mengabaikannya. Tetapi ketika mereka bersuara serempak, sejarah sering kali berubah arah.

Demokrasi tidak diukur dari seberapa besar koalisi parpol terbentuk, melainkan seberapa jauh koalisi itu membawa kepentingan rakyat. Jika koalisi hanya menjadi perahu bagi elite untuk menyeberang ke pulau kekuasaan, sementara rakyat ditinggal di dermaga harapan, maka yang lahir bukanlah pemerintahan representatif, melainkan administrasi kekecewaan.

Koalisi rakyat dan koalisi parpol seharusnya tidak berdiri berhadap-hadapan seperti dua kubu yang saling mencurigai. Keduanya idealnya berjalan seiring, saling mengoreksi, dan saling mengingatkan. Tetapi selama kepentingan kursi lebih nyaring daripada suara dapur rakyat, pertarungan ini akan terus berlangsung sunyi, panjang, dan menentukan arah demokrasi kita ke depan. (*)

***

*) Oleh : Moh Farhan Aziz, Mahasiswa Pascasarjana ADM Publik Unisma.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.