TIMES MALANG, TANGERANG – Dalam beberapa tahun terakhir, efisiensi anggaran menjadi topik yang sering menimbulkan perdebatan di berbagai sektor. Pemerintah pusat maupun daerah kerap melakukan penyesuaian anggaran dengan alasan efisiensi guna memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal.

Kebijakan ini tidak jarang memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama kelompok yang terdampak langsung oleh pemangkasan anggaran. Polemik ini menciptakan pro dan kontra yang kerap berujung pada unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah strategis untuk mengelola keuangan negara secara lebih efektif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, misalnya, menekankan bahwa efisiensi bukan semata-mata pemangkasan anggaran, tetapi juga upaya untuk mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang lebih prioritas.

"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya dalam sebuah forum.

Kelompok yang menentang kebijakan ini menilai bahwa efisiensi anggaran sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya secara menyeluruh.

Pemotongan dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, misalnya, dapat berakibat langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja sering kali mengkritik kebijakan ini karena dianggap mengorbankan kesejahteraan publik demi kepentingan fiskal semata.

Dalam banyak kasus, efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa komunikasi yang memadai sering kali memicu gelombang protes. Demonstrasi oleh kelompok tenaga kesehatan, guru, dan buruh sering kali terjadi akibat pemotongan anggaran yang berimbas pada gaji, insentif, dan fasilitas kerja mereka.

Pemangkasan anggaran pendidikan, misalnya, dapat berdampak pada berkurangnya jumlah beasiswa, meningkatnya biaya pendidikan, atau kurangnya fasilitas bagi siswa di daerah terpencil (menurut Kompas (2025).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pernah menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak efisiensi anggaran terhadap dunia pendidikan.

"Kita harus mencari keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan sektor pendidikan agar tidak ada yang dirugikan," katanya dalam sebuah wawancara.

Untuk meredam ketegangan yang muncul akibat kebijakan efisiensi anggaran, transparansi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi solusi yang krusial. Pemerintah harus lebih terbuka dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan efisiensi serta memberikan informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran yang dilakukan.

Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara, bukan sekadar mengurangi anggaran secara serampangan.

Selain transparansi, dialog dengan pihak-pihak yang terdampak juga harus diutamakan. Pemerintah perlu melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan para ahli dalam proses perumusan kebijakan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh berbagai pihak.

Dengan adanya komunikasi dua arah, potensi unjuk rasa yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan dapat diminimalisir.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. "Kita harus memastikan kebijakan ini tidak hanya diputuskan secara sepihak, tetapi juga melalui diskusi dengan masyarakat yang terdampak," ujarnya.

Efisiensi anggaran memang menjadi kebutuhan dalam pengelolaan keuangan negara, namun harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif yang luas. Transparansi dan dialog menjadi kunci utama dalam meredam ketidakpuasan publik dan mencegah terjadinya unjuk rasa yang bisa mengganggu stabilitas sosial.

Dengan kebijakan yang lebih terbuka dan partisipatif, efisiensi anggaran dapat menjadi langkah positif yang benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan sekadar kebijakan yang mengundang kontroversi. (*)

***

*) Oleh : Ziya Ibrizah, S.I.Kom., M.I.Kom., Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.