MALANG – Rp335 Triliun bukanlah angka kecil. Angka tersebut kalau dikalkulasi mungkin bisa digunakan untuk membangun puluhan sekolah baru, renovasi fasilitas pendidikan, atau peningkatan layanan kesehatan dasar di berbagai daerah. Namun angka sebesar itu kini diarahkan untuk satu program strategis nasional yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pemerintah menyebutnya sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia sejak dini. Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar sebuah investasi masa depan, atau hanya eksperimen mahal dengan risiko pengelolaan yang belum sepenuhnya siap?

Dalam APBN 2025, pemerintah menganggarkan sekitar Rp71 Triliun untuk tahap awal MBG. Selanjutnya pada RAPBN 2026, anggarannya naik menjadi Rp335 Triliun dengan target penerima manfaat hampir 83 juta orang mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. 

Skala ini menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Kebijakan besar tentu membawa harapan besar yang di sisi lain membutuhkan tanggung jawab berimbang.

Permasalahan yang ingin dijawab MBG sangat jelas. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan bahwa angka stunting nasional telah turun ke angka 19,8% dibanding tahun 2025. Namun, angka ini masih cukup jauh dari target 14%. 

Stunting bukan hanya masalah pertumbuhan badan saja, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak dan produktivitas. Dalam konteks demografi, kualitas gizi anak Indonesia saat ini menentukan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa depan. 

Dengan demikian, upaya perbaikan gizi anak nasional bukan lagi pilihan, tetapi satu keharusan. Pertanyaannya, apakah pemberian makanan gratis dengan model MBG saat ini sudah efektif dan efisien? 

Tantangan Pelaksanaan dan Risiko Pengelolaan

Secara teori, program MBG terbukti dapat meningkatkan gizi dan partisipasi pelajar. Banyak negara telah menerapkannya sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial. Namun, kesuksesan program semacam ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sistem logistik, dan pengawasan mutu.

Dalam implementasinya, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Distribusi MBG di daerah terpencil membutuhkan proses yang tidak mudah karena keterbatasan infrastruktur, kesulitan akses bahan baku, dan cuaca ekstrem. Beberapa peristiwa keracunan makanan di berbagai daerah sejak awal pelaksanaan menjadi alarm bahwa sistem pengawasan mutu belum sepenuhnya kuat. 

Di sisi lain, program ini berpeluang mengalami kebocoran anggaran jika tidak dikelola secara profesional dan transparan, sehingga niat baik bisa berubah menjadi masalah baru. Sekalipun telah ada upaya-upaya dilakukan untuk meminimalisir risiko pengelolaan, namun tetap saja ada kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

Ada juga aspek yang jarang dibahas, mengenai beban manajerial di tingkat sekolah. Guru dan kepala sekolah berpotensi terseret dalam urusan teknis distribusi MBG di luar tugas utama mereka mengajar, sehingga kualitas pembelajaran bisa terdampak negatif. 

Di tengah perdebatan, ada satu pertanyaan muncul, perlukah MBG direformulasi? Salah satu solusi alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah menguatkan keberadaan kantin sekolah sebagai tempat penyediaan makanan bergizi, daripada menggunakan model seperti sekarang ini. 

Tidak dapat dipungkiri, meskipun MBG telah berjalan, tidak sedikit siswa tetap melakukan kegiatan jajan di tempat ini saat jam istirahat sekolah. Masalahnya, masih banyak kantin sekolah negeri baik di kota maupun desa masih jauh dari standar kebersihan dan kelayakan. 

Penguatan kantin sekolah mungkin bisa menjadi sebuah solusi untuk program MBG yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap kantin sekolah, sehingga harga jajanan kantin akan menjadi lebih terjangkau atau bahkan gratis bagi seluruh siswa. 

Negara tetap hadir menjamin akses gizi, tetapi melalui mekanisme yang lebih kontekstual. Sistem ini juga memungkinkan variasi menu sesuai budaya pangan lokal. Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai negara multikultural memiliki budaya makan yang berbeda-beda di setiap daerah. 

Namun demikian, pemerintah tetap perlu memperkuat area regulasi untuk dapat ditaati bersama, agar makanan yang dijual di kantin sekolah benar-benar sesuai dengan standar gizi. Makanan yang mengandung banyak gula, pemanis buatan, garam, lemak, pewarna dan pengawet makanan  berlebihan harus dibatasi.

Standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harus menjadi pedoman utama. 

Untuk memastikan keterpenuhan gizi, Badan Gizi Nasional dapat menempatkan tim pengawas di setiap sekolah yang bertugas memeriksa kualitas bahan makanan, cara pengolahan, serta kebersihan kantin secara berkala. Pengawasan profesional seperti tersebut sangat penting agar program tidak hanya menjadi formalitas administratif.

Penguatan kantin sekolah memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pedagang kecil lokal tetap mendapatkan ruang usaha dan kesempatan untuk berkembang. Kedua, gizi siswa tetap terjaga melalui pilihan makanan yang sehat dan sesuai standar. Ketiga, guru tidak perlu dibebani dengan urusan distribusi makanan di tingkat sekolah. 

Keempat, biaya program dapat ditekan secara signifikan dibanding sistem saat ini. Efisiensi anggaran yang didapat nantinya akan dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, sanitasi, perpustakaan, atau peningkatan kualitas pengajar sebagai faktor-faktor yang juga berperan dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Investasi Masa Depan Perlu Desain Pintar

Program MBG lahir dari niat yang baik, yaitu untuk memastikan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap bersaing di masa depan. Namun, dalam kebijakan publik, niat baik perlu didukung dengan model kelembagaan yang baik, akuntabel, dan berintegritas.

Investasi untuk masa depan tidak boleh menjadi eksperimen mahal karena terburu-buru mengejar capaian target tanpa memastikan kesiapan sistem. Reformulasi bukan berarti menolak, melainkan suatu metode untuk mengevaluasi program secara rasional agar tujuan besar bisa terpenuhi tanpa mengorbankan banyak hal.

Pertanyaannya tidak lagi “setuju atau tidak setuju” terhadap MBG, tetapi bagaimana model yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk memastikan gizi anak bangsa terpenuhi? Jika penguatan kantin sekolah terbukti lebih realistis dan hemat anggaran, maka keberanian untuk mereformulasi dan menyesuaikan model program MBG akan membuktikan kedewasaan negara dalam upaya menjamin gizi nasional.

Pembicaraan tentang MBG bukan hanya persoalan triliunan rupiah atau pilihan model kebijakan. Ini berkaitan dengan masa depan anak-anak yang saat ini masih bersekolah dengan harapan sederhana, bisa belajar dengan perut kenyang dan tubuh sehat. 

Kehadiran negara memang sangat diperlukan. Namun, kehadiran ini perlu dirancang dengan bijaksana, agar gizi anak Indonesia dapat terjamin tanpa harus menguras lebih banyak uang negara yang dapat berdampak negatif di ranah lain. 

Terkadang, kebijakan paling berdampak lahir dari program-program sederhana, terukur, dan dekat dengan realitas masyarakat. Jika tujuannya adalah menciptakan generasi sehat dan berdaya saing, maka evaluasi dan reformulasi MBG bukanlah kelemahan, melainkan wujud tanggung jawab.

 

***

*) Oleh : Hasrianti, Abdi Negara.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.