TIMES MALANG, JAKARTA – PEMUNGUTAN suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Para calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Republik Indonesia 2024-2029 jauh hari juga sudah memberikan visi, misi, dan program kerjanya.

Berdasarkan dokumen visi-misi Capres yang sudah beredar luas, Capres dan Cawapres 01 (Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar) memiliki visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua dan telah dijabarkan dalam 148 halaman.

Kemudian Capres dan Cawapres 02 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka) memiliki visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan dipaparkan dalam 88 halaman.

Selanjutnya visi Capres dan Cawapres 03 (Ganjar Pranowo dan Mahfud MD) adalah Gerak Cepat Menuju Indonesia Unggul, yang dijabarkan dalam 33 halaman. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah program tentang pembangunan ekonomi biru dalam visi misi mereka.

Ekonomi biru atau dikenal dengan Blue economy merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia.

Konsep ini muncul sebagai respon atas pembangunan yang hanya mementingkan aspek ekonomi saja, tanpa memikirkan keberlanjutan ekosistem atau sumberdaya.

Adapun sektor dalam Blue economy ini mencakup perikanan tangkap, akuakultur, pariwisata bahari, transportasi, pelayaran maritim, pembuatan kapal, bioteknologi kelautan, garam, minyak dan gas, serta energi terbarukan. Sehingga sektor Blue economy ini juga identik dengan industri kemaritiman.

Dalam dokumen visi-misinya, kata ekonomi biru atau Blue economy pada Capres 01 disebutkan sebanyak 3 kali. Lalu pada Capres 02 sebanyak 7 kali, dan pada Capres 03 disebutkan sebanyak 3 kali. Konsep pembangunan yang terkait dengan Blue economy pada Capres 01 diantaranya terdapat pada Misi ke-1, yaitu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

Salah satu agenda Misi ke-1 adalah tentang kemandirian pangan, yang di dalamnya terdapat program meningkatkan daya saing subsektor perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan kehutanan. Kemudian ada pada Misi ke-7, yakni menginisiasi pengembangan ekonomi biru (blue economy) melalui kerja sama ekonomi, riset dan inovasi berkelanjutan antar negara maju dan berkembang sesuai target SDGs.

Selanjutnya ada pada Agenda Strategis; 8 Sayap Kemajuan dari Capres 01, yaitu perluasan pemanfaatan sumber daya maritim melalui pengembangan ekonomi biru untuk meningkatkan kemajuan dan pemerataan ekonomi khususnya pada wilayah kepulauan. Capres 01 secara eksplisit memberikan penekanan pada pembangunan Blue economy dengan Agenda Misi ke-2 nomor 12, yakni Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Pada Capres 02, program Blue economy ada pada misinya, Asta Cita 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Di dalamnya secara khusus terdapat program kerja bernama Ekonomi Biru, dimana diuraikan secara rinci semua program yang berkaitan dengan ekonomi biru, seperti meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut, dan budidaya lobster untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.

Kemudian membangun transportasi laut, pengembangan pelabuhan, dan lainnya. Salah satu programnya juga ingin mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut.

Program pembangunan Blue economy pada Capres 03, secara khusus dituangkan pada Misi ke-6, yaitu Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru.

Dalam Misinya tersebut dijelaskan secara runtut program ekonomi biru yang meliputi Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan, Akselerasi 11 Potensi Maritim, Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi, Perikanan Budidaya Berkelanjutan, Maritim Unggul (MU), Industri Maritim Jaya, Wisata Maritim Mendunia, dan Mengatasi Pencemaran Laut.

Bisa disimpulkan bahwa semua Capres memiliki good will dalam pembangunan Blue economy. Ada beberapa kesamaan dalam program Blue economy tersebut, diantaranya ingin mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan sektor Blue economy sebagai bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan berpeluang untuk menjadi poros maritim dunia di masa depan.

Hal ini ditegaskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa potensi blue economy diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja. Meskipun potensinya besar, namun kontribusi ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor Blue economy masih rendah.

Menurut Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2021, kontribusi PDB dari sektor kemaritiman hanya berkisar 11 persen dari tahun 2016 hingga 2020.

Ini relatif kecil bila dibandingkan dengan negara-negara yang potensi kekayaan lautnya lebih kecil dibanding Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, Norwegia, China, Vietnam maupun Thailand, yang kontribusi bidang kelautannya terhadap PDB rata-rata di atas 30 persen.

Tentu ini menjadi tantangan bagi para Capres untuk mewujudkan Blue economy sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia.

Tantangan terbesar yang juga dihadapi saat ini adalah bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan, karena Blue economy bukan hanya milik generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang. Sehingga perlu diperhatikan konsep keberlanjutan dalam pengelolaannya demi mewujudkan Sustainable Blue Economy, yang tidak hanya mementingkan aspek ekonomi saja, namun secara bersamaan juga membangun aspek ekologi dan sosialnya.

Untuk mencapai itu semua, maka perlu dipersiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan skill yang kompeten, serta berakhlak/beradab, sehingga ketika mengelola potensi tersebut tidak merusak dan penuh kehati-hatian.

Semoga visi dalam pembangunan Blue economy para Capres tidak hanya sekedar rangkaian tulisan indah dalam dokumen visi-misinya. Namun, ketika nanti terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029, benar-benar akan melaksanakan program pembangunan Blue economy yang berkelanjutan sesuai yang dijanjikan. (*)

*) Riza Rahman Hakim, S.Pi, M.Sc, Dosen Prodi Akuakultur/Perikanan, Universitas Muhammadiyah Malang

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.