TIMES MALANG, BANYUWANGI – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.  

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partisipasi dalam negara demokrasi adalah tanda bahwa rakyat telah memahami legitimasi pemerintahan tertinggi negara (kedaulatan rakyat) yang diekspresikan dalam keikutsertaan dalam pesta politik demokrasi (Pemilihan). 

Tingginya partisipasi masyarakat menandai bahwa masyarakat mengamati, mengerti, dan terlibat dalam kegiatan negara. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah adalah menandakan bahwa masyarakat kurang bahkan tidak menghargai atau memiliki kepentingan terhadap urusan atau kegiatan pemerintahan. 

Rendahnya partisipasi politik masyarakat tercermin dari perilaku golongan putih (golput) terhadap pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengawasi antusias masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam pemilihan karena rendah atau tingginya partisipasi adalah sebagai penanda penting berjalannya proses demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat. 

Pentingnya pemilihan Kepala Daerah menyisakan masalah mendasar terkait partisipasi politik rakyat yang perlu diatasi. Sebab, partisipasi masyarakat dalam pemilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilihan menurut asas langsung.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 Kecamatan. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 jumlah pemilih sebesar 1.311.633 (satu juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tiga) sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 852.202 (delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua), sehingga berdasarkan data tersebut partisipasi masyarakat sebesar 65%. 

Data yang diperoleh penulis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 1.348.925 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) sedangkan yang menggunakan hak pilih sebesar 800.885 (delapan ratus ribu delapan ratus delapan puluh lima) bahwa berdasarkan data tersebut partisipasi masyarakat sekitar 59,37%.  

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik: Pertama, kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat desa. Banyak warga desa tidak memahami bahwa pentingnya hak suara mereka dan bagaimana pemilihan pemimpin dapat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. 

Tidak hanya itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan calon pemimpin juga menjadi hal yang serius. Kebanyakan masyarakat desa merasa bahwa janji-janji yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya tidak ditepati, sehingga mereka skeptis terhadap calon Kepala Daerah yang dianggap tidak dapat membawa perubahan. 

Kedua, yang menyebabkan partisipasi masyarakat karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang berdekatan dengan Pemilu 2024. Dimana masyarakat yang baru selesai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah disibukkan dengan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. 

Ketiga, belum efektifnya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya kepada masyarakat. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melakukan sosialisasi melalui KPU Kabupaten Banyuwangi bersholawat dan jalan sehat. 

Keempat, pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara model C.PEMBERITAHUAN-KWK. Bahwa sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 

Akan tetapi surat pemberitahuan baru diberikan kepada pemilih H-1 pencoblosan sehingga mengakibatkan tingkat kehadiran masyarakat dalam TPS rendah. Meskipun masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara tetap bisa mencoblos dengan menggunakan E-KTP akan tetapi masyarakat tidak memahami peraturan tersebut. 

Sehingga diperlukan terobosan atau upaya baru yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih tidak jangkauan serta monoton dan kuantitasnya diperbanyak lagi baik melalui tatap muka maupun secara virtual/daring. 

Selain itu, masyarakat hendaknya lebih aktif dalam berpartisipasi politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah karena partisipasi masyarakat juga menentukan kebijakan yang diterapkan kepala daerah. Perlu kesadaran masyarakat yang tinggi agar memiliki pemimpin yang dapat membawa Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih baik.

***

*) Oleh : Sumarsono, Wakil Sekretaris KAHMI Banyuwangi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.