MALANG – Malang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan. Julukan itu bukan tanpa alasan. Puluhan perguruan tinggi berdiri di kota ini, menarik ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia setiap tahunnya. 

Malang menjadi ruang bertemunya berbagai budaya, gagasan, dan cara hidup. Namun, di balik geliat intelektual itu, ada persoalan yang mulai menunjukkan gejala serius, tetapi sering kali dibicarakan dengan setengah hati: meningkatnya kasus HIV dan semakin terbukanya fenomena LGBT di ruang publik.

Keduanya memang bukan persoalan yang sama. Namun, keduanya saling bersinggungan dalam konteks kesehatan masyarakat dan perubahan sosial. Sayangnya, ketika isu ini muncul, respons masyarakat sering kali terjebak pada dua kutub ekstrem. 

Ada yang memilih diam karena takut dianggap diskriminatif. Sebaliknya, ada pula yang buru-buru menghakimi tanpa memahami akar persoalan. Padahal, persoalan sebesar ini membutuhkan keberanian untuk berbicara berdasarkan data, bukan sekadar asumsi atau emosi.

Data Dinas Kesehatan Kota Malang patut menjadi alarm bagi semua pihak. Sepanjang 2025 ditemukan sekitar 300 kasus baru HIV. Angka tersebut membuat jumlah penyintas HIV aktif di Kota Malang mendekati 3.000 orang. Yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 59 tahun. 

Lebih dari itu, Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar penularan yang teridentifikasi terjadi pada kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL). Sementara sekitar 70 persen penyintas berasal dari luar Kota Malang, termasuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Angka-angka itu seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Sebab, HIV bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ia ada di sekitar kita. Ia menyentuh dunia kampus, lingkungan kerja, bahkan kehidupan sosial sehari-hari.

Di sisi lain, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa fenomena LGBT semakin tampak di ruang publik. Perkembangan media sosial, komunitas digital, dan semakin terbukanya ruang komunikasi membuat kelompok ini lebih mudah menemukan jejaring dan membangun komunitas. 

Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, fenomena ini adalah realitas sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup mata atau berpura-pura tidak ada.

Namun, ada satu hal yang perlu dipahami secara jernih. LGBT bukanlah penyebab HIV. Yang meningkatkan risiko penularan adalah perilaku seksual yang tidak aman, termasuk hubungan seksual tanpa perlindungan dan berganti-ganti pasangan. 

Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar pelabelan terhadap kelompok tertentu, melainkan upaya mengurangi perilaku berisiko melalui edukasi, pencegahan, dan penguatan nilai-nilai kehidupan.

Sayangnya, ruang diskusi kita sering kali kehilangan keseimbangan. Ketika berbicara tentang LGBT, sebagian orang hanya mengedepankan aspek hak individu tanpa mau membahas konsekuensi kesehatan dan dampak sosialnya. 

Sebaliknya, ketika berbicara tentang HIV, sebagian lainnya justru sibuk mencari kambing hitam tanpa menghadirkan solusi yang nyata. Akibatnya, persoalan terus berputar tanpa penyelesaian.

Sebagai bangsa yang menjunjung nilai agama, budaya, dan Pancasila, Indonesia tentu memiliki pandangan tersendiri mengenai praktik hubungan sesama jenis. Pandangan itu hidup dalam norma sosial yang berkembang di masyarakat. Namun, menjaga nilai tidak berarti menghilangkan empati. 

Orang yang hidup dengan HIV tetap memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan, dan perlakuan yang manusiawi. Sebaliknya, penghormatan terhadap martabat manusia juga tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap perilaku yang terbukti meningkatkan risiko penularan penyakit.

Di sinilah letak tantangan terbesar kita. Mampukah kita membedakan antara menghormati manusia dan menyetujui semua perilakunya? Dua hal itu tidak selalu sama.

Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa sebagian besar penyintas HIV di Kota Malang berasal dari kelompok usia produktif. Artinya, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka hidup di tengah arus digital yang nyaris tanpa batas. 

Informasi mengenai seksualitas begitu mudah diakses, tetapi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, tanggung jawab moral, dan pengendalian diri justru sering dianggap tabu.

Keluarga mulai kehilangan ruang dialog. Sekolah lebih fokus mengejar nilai akademik. Kampus sibuk mencetak lulusan unggul, tetapi belum sepenuhnya menjadi ruang penguatan karakter. Akibatnya, banyak anak muda mencari jawaban sendiri melalui media sosial, yang belum tentu memberikan informasi yang benar.

Padahal, persoalan HIV tidak bisa diselesaikan hanya oleh rumah sakit atau dinas kesehatan. Ini adalah persoalan bersama. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh agama, organisasi masyarakat, media, hingga keluarga harus mengambil peran yang sama besar.

Kampus, misalnya, perlu memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan bahaya perilaku seksual berisiko. Pemerintah perlu memperluas layanan tes HIV secara sukarela dan memastikan akses pengobatan mudah dijangkau. Sementara keluarga harus kembali menjadi ruang pertama bagi anak-anak untuk berdialog tentang nilai kehidupan, bukan sekadar tempat tinggal.

Yang tidak kalah penting, masyarakat juga harus berhenti memelihara stigma. Orang yang hidup dengan HIV bukan musuh. Mereka membutuhkan pengobatan dan dukungan agar kualitas hidupnya tetap baik. 

Namun, pada saat yang sama, masyarakat juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengingatkan bahwa setiap perilaku yang berisiko terhadap kesehatan publik harus dicegah sejak dini.

Malang memiliki modal besar untuk menghadapi tantangan ini. Kota ini dipenuhi perguruan tinggi, tenaga kesehatan, akademisi, dan tokoh agama yang memiliki pengaruh luas. 

Semua potensi itu harus disinergikan menjadi gerakan bersama. Jangan sampai Malang hanya dikenal sebagai kota pendidikan, tetapi gagal melindungi generasi mudanya dari ancaman yang nyata.

Sudah saatnya kita berhenti membicarakan HIV dan LGBT hanya ketika muncul kasus atau menjadi perdebatan di media sosial. Yang dibutuhkan bukan kegaduhan, melainkan keberanian membangun literasi, memperkuat karakter, mengedepankan ilmu pengetahuan, dan menjaga nilai-nilai yang menjadi fondasi bangsa.

Sebab pada akhirnya, masa depan Malang tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kampus yang berdiri, tetapi juga oleh kualitas generasi yang tumbuh di dalamnya. 

Jika kita terus memilih diam, maka angka-angka itu hanya akan terus bertambah. Namun jika kita berani berbicara dengan jujur, berpijak pada data, dan bergerak bersama, masih ada harapan untuk memutus mata rantai penularan HIV sekaligus menjaga kesehatan sosial masyarakat di Kota Malang.

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Wali Kota LIRA Kota Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.