TIMES MALANG, JAKARTA – Upaya membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dihadapkan pada kompleksnya persoalan yang telah lama terjadi. Pendidikan yang cenderung hanya mengejar nilai, gelar, pengakuan, kemudian membangun mentalitas instan dan cenderung meleset dari substansi pendidikan itu sendiri sebagai proses bertumbuh. 

Akibatnya, pembangunan manusia seutuhnya—yang menjadi tujuan pendidikan nasional, menjadi sulit tercapai. Pembelajaran di sekolah dan kampus disibukkan dengan pengejaran target dan nilai. Sedangkan mutu lulusan masih belum bisa menjawab kebutuhan dunia kerja. 

Melihat persoalan tersebut, menarik untuk melakukan refleksi atas program-program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek yang telah berjalan. Sejak akhir 2019, Kemendikbudristek telah meluncurkan 24 Episode Program Merdeka Belajar. Mulai dari Merdeka Belajar Episode 1: Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar hingga yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu Merdeka Belajar Episode 24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Lahir dan dimulai ketika situasi sulit karena pandemi Covid-19, membuat program-program Merdeka Belajar langsung mendapatkan tantangan yang tidak mudah dalam upaya mengatasi persoalan pendidikan di Tanah Air. Meski demikian, berbagai program Merdeka Belajar bisa dikatakan telah memberi dampak positif di tengah situasi sulit beberapa tahun yang lalu hingga saat ini.

Jika dicermati, terobosan Program Merdeka Belajar merupakan upaya mengatasi persoalan pendidikan secara mendasar. Dalam event Education World Forum (EWF) pada 10 Mei 2023 di Queen Elizabeth II Centre London beberapa waktu lalu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan tujuan Merdeka Belajar adalah meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan menjadikan proses belajar sebagai pengalaman menyenangkan bagi pelajar di Indonesia.

Hal tersebut dibangun dengan beberapa program Merdeka Belajar seperti Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka, dan lainnya. Program Guru Penggerak bertujuan melahirkan generasi baru kepala sekolah dan pengawas tak semata berfokus pada kompetensi. Kampus Mengajar telah berhasil mengirim lebih dari 90 ribu mahasiswa menjadi rekan guru dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi sebagai fondasi yang dibutuhkan peserta didik jenjang SD dan SMP.

Benang merah yang dapat dilihat dari program-program tersebut adalah konsep pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menjadi agen perubahan (gotong royong).  Anak didik, guru, pengawas, orang tua, mahasiswa, institusi pendidikan, dunia industri, higgga masyarakat, semua terlibat untuk menggerakkan dunia pendidikan.

Terobosan

Seperti disinggung di awal, salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah pembelajaran yang sibuk mengejar nilai, sehingga substansi pendidikan sebagai proses bertumbuh dengan mengoptimalkan setiap potensi anak malah terkesampingkan. Keseragaman ukuran dan banyaknya target materi yang harus dicapai membuat aspek kedalaman memahami materi dan menemukan makna pembelajaran menjadi sulit dicapai.

Di sinilah, beberapa terobosan penting dalam program Merdeka Belajar terlihat berupaya mengurai persoalan tersebut. Penulis melihat ada dua terobosan penting dalam program Merdeka Belajar yang jika dicermati merupakan upaya mengtasi problem-problem tersebut.

Pertama, digantinya ujian berbasis mata pelajaran (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN). Bertahun-tahun UN menjadi momok bagi siswa bahkan menjadi penentu siapa yang bisa masuk ke sekolah negeri berikutnya. AN hadir sebagai terobosan untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan: bagaimana pengembangan kompetensi dan karakter anak didik. 

AN memotret kemampuan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan lewat tiga instrumen: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Berbekal hasil AN, pendidik dapat menerapkan teaching at the right level atau mengajar pada level yang tepat (raporpendidikan.kemdikbud.go.id). Artinya, hasil AN menjadi alat refleksi memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan, bukan alat untuk memeringkatkan satuan pendidikan. 

Kedua, hadirnya Kurikulum Merdeka di mana satuan pendidikan leluasa mengimplementasikan secara sukarela sesuai kebutuhan. Selain memberi keleluasaan bagi guru dalam mengatur kecepatan proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik, Kurikulum Merdeka juga telah mengurangi konten pembelajaran 30-40% untuk menekankan pada pembelajaran mendalam. Tidak hanya itu, Kurikulum Merdeka juga mengalokasikan 20 persen untuk pembelajaran berbasis projek.

Kurikulum Merdeka yang lebih sederhana dan mendalam, berfokus pada materi esensial dan lebih interaktif, adalah upaya mengurai persoalan pembelajaran seperti metode yang monoton dan membosankan, tidak kontekstual, hingga terlalu banyaknya materi yang harus dikuasai sehingga peserta didik hanya paham setengah-setengah. 

Dua terobosan tersebut memberi gambaran atau proyeksi Program Merdeka Belajar ke depan tentang bagaimana pendidikan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, berkompeten, dan berkarakter. Problem-problem mendasar pendidikan, dari sistem evaluasi hingga kurikulum sedang coba diurai dengan semangat gotong royong yang melibatkan semua pihak. Kita berharap, program-program Merdeka Belajar terus memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

***

*) Oleh: Al-Mahfud, Aktif menulis topik-topik pendidikan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.