MALANG – Perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Polemik tersebut mencuat setelah diplomat senior Dino Patti Djalal menilai perjalanan luar negeri presiden perlu dikurangi agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan pembelaan terhadap agenda diplomasi Presiden Prabowo. Respons itu kemudian mendapat perhatian dari kalangan akademisi.

Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) sekaligus pengamat public relations dan komunikasi publik, Maulina Pia Wulandari S.Sos., M.Kom., Ph.D., menilai gaya komunikasi yang digunakan Teddy memiliki sejumlah risiko dalam perspektif komunikasi politik.

“Dalam konteks political public relations, respons Seskab Teddy memiliki sejumlah risiko,” ujar Pia kepada TIMES Indonesia, Selasa (2/6/2026).

Menurut Pia, kritik publik idealnya dijawab melalui pendekatan issue-based response atau berbasis isu, bukan person-based response yang berfokus pada individu penyampai kritik.

Ia menjelaskan, ketika komunikator pemerintah menyinggung latar belakang atau riwayat jabatan seseorang yang menyampaikan kritik, fokus perdebatan berpotensi bergeser dari substansi kebijakan menuju persoalan personal.

Pia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk defensive reputation management, yaitu strategi komunikasi untuk menjaga citra presiden dari persepsi negatif terkait penggunaan anggaran, aktivitas seremonial, maupun transparansi kebijakan.

Namun demikian, pendekatan yang terlalu defensif juga dinilai berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang terbuka terhadap kritik.

“Problemnya adalah, strategi defensif yang terlalu tajam berpotensi membuat pemerintah terlihat kurang nyaman menerima kritik dari figur yang berpengalaman,” jelasnya.

Respons Cepat Dinilai Belum Menjawab Seluruh Kekhawatiran Publik

Selain substansi komunikasi, Pia juga menyoroti kecepatan respons Teddy terhadap kritik Dino yang disampaikan hanya berselang satu hari.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari rapid response mechanism yang lazim digunakan dalam strategi political public relations. Namun, isi tanggapan yang disampaikan lebih menonjolkan narasi bantahan atau counter-narrative.

Hal itu terlihat dari penjelasan mengenai efisiensi rombongan, penggunaan dana pribadi untuk biaya tambahan, hingga klaim hasil diplomasi yang dinilai konkret.

Di sisi lain, Pia menilai respons tersebut belum sepenuhnya menjawab sejumlah kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat.

“Respons Seskab Teddy belum nampak ada upaya kuat untuk mengakui dimensi kekhawatiran publik, seperti transparansi agenda kunjungan presiden, indikator keberhasilan tiap kunjungan, serta audit penggunaan anggaran negara meskipun ada klaim penggunaan dana pribadi,” lanjutnya.

Komunikasi Istana Ikut Membentuk Citra Pemerintah

Dalam perspektif komunikasi kepresidenan, Pia menegaskan bahwa setiap pernyataan pejabat yang berada di lingkaran Presiden turut memengaruhi citra pemerintah secara keseluruhan.

Sebagai Sekretaris Kabinet, Teddy tidak hanya berbicara atas nama pribadi, tetapi juga merepresentasikan Istana Presiden. Karena itu, gaya komunikasinya akan dipersepsikan publik sebagai bagian dari komunikasi pemerintahan.

Menurut Pia, respons cepat yang disampaikan Teddy setidaknya memiliki tiga implikasi utama.

Pertama, memperkuat citra Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang aktif berdiplomasi dan berorientasi pada hasil. Kedua, berpotensi menimbulkan kesan defensif apabila kritik dijawab dengan nada yang bernuansa personal atau sindiran. Ketiga, menunjukkan bahwa batas antara upaya membela presiden dan memberikan penjelasan kepada publik masih belum sepenuhnya tegas.

“Respons Teddy menunjukkan belum stabilnya pemisahan antara presidential defense dengan public explanation. Membela presiden wajar, tetapi komunikasi kepresidenan yang dewasa bukan sekadar membela. Ia juga harus menjelaskan, membuka ruang koreksi, dan menenangkan publik,” pungkasnya. (*)