MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan di Kabupaten Malang menuai keluhan dari sejumlah wali murid setelah beredar foto paket makanan dalam wadah plastik yang diduga dalam kondisi tidak layak konsumsi, Senin (9/3/2026).

Dalam foto yang beredar di masyarakat, paket menu MBG Ramadan tersebut berisi tahu bakso dan kue. Namun, wali murid mengadukan adanya temuan belatung di dalam makanan yang dibagikan kepada siswa di beberapa lembaga pendidikan.

Berdasarkan laporan masyarakat, kasus menu MBG yang ditemukan belatung terjadi di TPQ Jaruman, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Temuan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kekhawatiran para orang tua.

Selain di Wajak, warga juga melaporkan pengalaman serupa terkait kualitas makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tumpak Renteng di Kecamatan Turen. Mereka mengaku pernah menerima paket MBG dengan kualitas makanan yang kurang baik, seperti buah naga yang masih mentah, roti basi dan berjamur, hingga jenang yang sudah terasa kecut.

Setelah keluhan tersebut ramai disampaikan masyarakat, pihak SPPG merespons dengan memberikan makanan pengganti untuk paket MBG yang dibagikan di wilayah Wajak beberapa jam setelah laporan muncul.

Sementara itu, untuk temuan di wilayah Turen, pihak terkait menyampaikan bahwa perbaikan akan dilakukan pada pembagian menu MBG di minggu berikutnya agar kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa lebih baik.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang serius dan lamban dalam merespons aduan masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis.

“Seakan-akan ada ketakutan berlebihan terhadap evaluasi dapur SPPG yang bermasalah. Apa jangan-jangan karena dapur itu berafiliasi dengan pejabat atau instansi tertentu, sehingga pemerintah terkesan takut bertindak? Kalau takut, sebaiknya jangan jadi pejabat publik, karena mereka digaji rakyat, bukan digaji pejabat lain yang jabatannya lebih tinggi,” tegas Zulham.

Ia menambahkan bahwa sikap diam pemerintah terhadap keluhan masyarakat bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab pelayanan publik.

Selain itu, Zulham juga menilai sosialisasi kanal pengaduan masyarakat terkait program MBG masih belum maksimal. Saat ini, informasi pengaduan yang disampaikan pemerintah daerah dinilai hanya sebatas flayer berisi nomor hotline 112 yang diunggah melalui akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten Malang.

Pemkab Malang sendiri telah menyediakan kanal resmi pengaduan program MBG melalui laman lapormbg.malangkab.go.id. Namun untuk dapat menyampaikan laporan, masyarakat diwajibkan melakukan login terlebih dahulu.

Dalam ketentuannya, pelapor diminta menggunakan bahasa yang sopan dan fokus pada fakta atau kejadian yang dialami. Laporan juga tidak boleh memuat unsur SARA, ujaran kebencian, fitnah, ancaman, perundungan, maupun konten pornografi. (*)