MALANG – Berbagai isu gender dan kapasitas perempuan dalam kebijakan pembangunan dikupas di acara 'Sosialisasi Hukum terkait Kebijakan Akses Perempuan dalam Pembangunan' yang dilangsungkan di Aula SMP ‘Aisyiyah Muhammadiyah 3 Malang, Ahad (26/7/2026).

Acara yang digelar Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Malang ini membahas Isu-isu Perempuan di era digital yang disampaikan Ummu Hilmy, M.H (Dosen Fakultas Hukum dan Pegiat Women Crisis Center). 

Selain itu, mengupas tentang peran dan kapasitas perempuan dalam penyusunan kebijakan publik, narasumber Ir. Tomie Herawanto, M.P (Kepala Bappeda Kabupaten Malang).

Dalam pengantarnya, Ketua PD Aisyiyah Kabupaten Malang Dr Mursyidah, Apt., M.Kes menyampaikan, kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tentu berprinsip menempatkan seluruh warga negara sebagai subjek pembangunan yang punya hak, kesempatan, serta akses yang sama untuk dapat berpartisipasi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan partisipasi perempuan masih kerap dihadapkan terbatasnya akses informasi penyusunan kebijakan, rendahnya kapasitas dan advokasi kebijakan publik.

"Tantangan lainnya, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang strategis masih kurang. Ditambah ada kultur sosial yang masih membatasi ruang publik perempuan," ungkap Mursyidah.

Sementara, kebutuhan strategis masalah perempuan, termasuk anak, keluarga, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainya harus terakomodasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan.

Dengan tema kegiatan terkait Kebijakan Akses Perempuan dalam Perencanaan  Pembangunan, kata Mursyidah, PD Aisyiyah menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan pemahaman perempuan mengenai kebijakan yang partisipatif, inklusif, dan responsif gender.

Baca juga

Serahkan SK Kenaikan Pangkat, Sekda Malang Minta Harus Diikuti Peningkatan Kinerja

Menguatkan kemampuan peserta dalam melakukan advokasi kebijakan publik sehingga mampu menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan perempuan dan anak, keluarga, disabilitas, serta kelompok rentan dalam pembangunan.

"Kami juga berikhtiar bagaimana perempuan dapat memperkuat pemahaman dan kemampuannya dalam hal advokasi kebijakan publik. Sehingga, mereka mampu merumuskan aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan perempuan dan anak, juga keluarga. Termasuk pula, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya," tandas Mursyidah.

Sementara itu, melalui materi narasumber Ummu Hilmy, disebutkan peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan bahkan di era digital saat ini. Menurutnya, perempuan masih dihadapkan stigma dan stereotype masyarakat yang tidak menguntungkan. Stigma itu bahkan bisa cenderung membatasi ruang gerak mereka.

Ia juga menyinggung terkait bagaimana perempuan semestinya bisa memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Dimana, kapasitas tersebut juga jadi sarana mengangkat partisipasi dan kesempatan perempuan dalam pembangunan.  

Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan, Kabupaten Malang punya geografis luas dengan 33 wilayah kecamatan, dan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa lebih.

Baca juga

Satgas: SPPG Harus Tanggung Biaya Pengobatan Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di Kota Malang

Menurutnya, tidak semata pembangunan infrastruktur, perekonomian dan sumberdaya manusia juga aspek penting yang diprioritaskan dalam kebiljakan pembangunan daerah.

Dari jumlah penduduk tersebut, kata Tomie, sekitar 69,25 persen merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Di lingkup birokarasi Pemkab Malang, tercatat 57,2 persen proporsi ASN adalah perempuan.

"Jumlah aparat ASN perempuan di Pemkab Malang yang lebih dari separo itu (57,2 persen), adalah modal sosial sekaligus profesionalisme yang sangat besar untuk turut mengawal perencanaan pembangunan daerah," kata Tomie.

Maka, pengetahuan dan keterampilan mereka dapat memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, dalam proses penyusunan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan. (*)