Refleksi Kudatuli, F-PDIP Kabupaten Malang Ingatkan Demokrasi Harus Tetap Membuka Ruang Kritik
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang berharap peristiwa sejarah tersebut tidak hanya dikenang sebagai momentum politik, tetapi menjadi pengingat bahwa demokrasi hanya akan hidup apabila ruang dialog, kritik, dan partisipasi masyarakat terus dijaga.
MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengingatkan pentingnya menjaga ruang kritik dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi demokrasi. Pesan itu disampaikan dalam refleksi peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang dikemas melalui diskusi publik bertajuk "Meretas Jalan Demokrasi", Senin (27/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang itu menjadi puncak rangkaian peringatan Kudatuli, setelah sehari sebelumnya digelar khatmil Al-Qur'an dan malam renungan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan demokrasi.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, mengatakan Kudatuli bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan pengingat bahwa demokrasi harus terus dirawat melalui keberanian menyampaikan aspirasi dan keterbukaan terhadap kritik.
"Peristiwa Kudatuli mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi tidak lahir dari kenyamanan. Demokrasi lahir dari keberanian rakyat memperjuangkan hak-haknya. Nilai itulah yang harus terus dijaga," ujarnya.
Menurut Abdul Qodir, pemerintah maupun lembaga legislatif harus memastikan ruang partisipasi publik tetap terbuka dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Demokrasi, katanya, akan kehilangan makna apabila kritik masyarakat dipandang sebagai ancaman.
"Pemerintah tidak boleh berjalan menjauh dari rakyat. Kritik, masukan, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat," katanya.
Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan memandang kritik publik sebagai instrumen evaluasi yang dibutuhkan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
"Bagi kami, kritik adalah vitamin demokrasi. Kritik yang konstruktif menjadi bahan evaluasi agar setiap kebijakan dan program benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Diskusi publik tersebut diikuti sekitar 400 peserta dari kalangan mahasiswa, pemuda, akademisi, jurnalis, hingga tokoh masyarakat. Forum itu menghadirkan Dosen Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo dan praktisi budaya Dr. Agung Suprojo sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Suko Widodo menilai tantangan demokrasi saat ini tidak hanya datang dari dinamika politik, tetapi juga dari melemahnya daya kritis generasi muda akibat pragmatisme dan derasnya arus informasi digital.
Menurutnya, generasi muda harus kembali membangun kepekaan sosial karena demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui perdebatan di media sosial, melainkan melalui keterlibatan nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Setiap upaya merampas idealisme adalah bentuk penjajahan. Demokrasi membutuhkan generasi muda yang tetap kritis, peduli, dan berani berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Suko.
Melalui refleksi Kudatuli, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang berharap peristiwa sejarah tersebut tidak hanya dikenang sebagai momentum politik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa demokrasi hanya akan tetap hidup apabila ruang dialog, kritik, dan partisipasi masyarakat terus dijaga.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Berita ini juga tayang di portal nasional
Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.
