TIMES MALANG, SURABAYA – Dugaan korupsi manipulasi kredit di Bank Jatim Cabang Jakarta kembali mencuat, dengan nilai yang mencapai Rp569,4 miliar. Kasus ini memicu reaksi DPRD Jatim karena hal ini menambah daftar panjang permasalahan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Nur Faizin, menegaskan bahwa skandal ini tidak mungkin hanya melibatkan segelintir orang. Meskipun Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus kredit fiktif tersebut, ia meyakini masih ada aktor lain yang berperan dalam praktik merugikan ini.

"Kerugian sebesar itu mustahil hanya dilakukan oleh tiga orang. Saya menduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam penggelapan dana ini," ujar Nur Faizin, Rabu (5/3/2025).

Sebagai langkah konkret, Fraksi PKB DPRD Jatim berencana menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi lebih dalam terkait berbagai kasus di Bank Jatim.

"DPRD Jatim harus mengambil langkah proaktif dalam membongkar skandal ini. Jika perlu, kita bentuk Pansus agar bisa menyelidiki secara menyeluruh," tegasnya.

Nur Faizin menambahkan, kasus di Bank Jatim Cabang Jakarta bukanlah satu-satunya skandal yang terjadi di bank milik daerah ini.

Ia menyoroti kasus pencucian uang senilai Rp119,9 miliar yang terjadi akibat celah dalam sistem BI Fast pada J Connect Bank Jatim. Selain itu, praktik serupa juga ditemukan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan nilai kerugian lebih dari Rp25 miliar pada 2022, serta kasus kredit fiktif sebesar Rp170 miliar di Bank Jatim Cabang Kepanjen, Malang, pada 2021.

Melihat rekam jejak buruk tersebut, Nur Faizin menilai pembentukan Pansus sangat penting untuk mencegah kasus serupa terulang. Ia juga mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar turun tangan dan tidak hanya menunggu proses hukum berjalan.

"BUMD yang selama ini dianggap sehat justru mengalami kerugian besar. Gubernur harus mengambil langkah nyata dan tidak sekadar menunggu hasil investigasi aparat penegak hukum," katanya.

Ia pun berharap, dengan adanya Pansus, DPRD Jatim bisa berperan lebih aktif dalam mengurai kompleksitas permasalahan yang menjerat Bank Jatim.

"Wacana pembentukan Pansus bisa menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan ini dan memastikan pengelolaan BUMD lebih transparan serta akuntabel," ucapnya. (*)