TIMES MALANG, BATU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus netral. Hal itu dikemukakan Wakapolres Batu, Kompol Jeni Al Jauza saat menyinggung soal netralitas TNI- Polri. Menurutnya, jangan hanya TNI-Polri saja yang digembar-gemborkan harus netralitas.

Namun juga KPU dan Bawaslu penting untuk digembar-gemborkan netralitasnya. Artinya hal ini menjadi peringatan agar KPU dan Bawaslu terus menjaga netralitasnya.

"Penting bagi KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitasnya, jangan hanya TNI- Polri saja yang digembar-gemborkan harus netral," ujar Wakapolres.

Hal tersebut dikemukakan wakapolres saat memberikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) Pemilu Tahun 2024 bersama steakholder Kota Batu.

Di era digital ini, Jeni mengatakan tantangan pengamanan lebih sulit, terutama terkait dengan penghitungan. "Di TPS itu masih penghitungan, lha kok di quick count sudah muncul siapa pemenangnya, ini kan tantangan, karena itu saya minta kepada KPU, agar di KPPS diberikan fasilitas kuota (paket data) agar pelaporan bisa cepat," ujar Jeni.

Sementara itu Komisioner KPU, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Marlina menyebutkan dalam pemilu tahun 2024 mendatang sebanyak 611 TPS berkurang 67 TPS dibandingkan pemilu sebelumnya.

"Satu TPS nanti akan melayani kurang lebih 280 pemilih dan kita membutuhkan 1222 Linmas atau satu TPS diamankan 2 personil Linmas," ujar Marlina.

Dalam kegiatan ini, Marlina mengatakan bahwa KPU akan seleksi total KPPS. Pendaftaran KPPS akan dilakukan pada 11 Desember 2023 dan akan diumumkan pada 23 Desember 2023.

"Anggota KPPS dibatasi usia 17 hingga 55 tahun yang akan bekerja selama satu bulan mulai 25 Januari 2024 dan 25 Februari 2024," ujarnya.

Berkaitan dengan pembentukan KPPS ini, Marlina meminta dukungan kepada stake holder untuk mengawasi pelaksanaan rekrutmen. "Jangan sampai ternyata anggota KPPS pernah menjadi anggota timses, atau malah pernah nyaleg, butuh dukungan semua pihak untuk mengawasinya," ujar Marlina.

Selain itu, Marlina meminta kepada semua pihak untuk mensosialisasikan rekrutmen ini. Ia mengharapkan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pemilu tahun 2024 ini penghitungan lebih canggih ketimbang pemilu sebelumnya.

"Karena itu salah satu syarat KPPS adalah adalah sudah mengoperasikan teknologi android minimal lima tahun. Dari 7 KPPS minimal harus 2 orang yang memiliki Android, karena KPPS harus mengoperasikan si Rekap, aplikasi penghitung,"ujarnya. (*)