TIMES MALANG, MALANG – Sektor perhotelan dan restoran di Kota Malang menyambut dengan optimisme keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan instansi pemerintah menggelar kegiatan dinas di hotel dan restoran. Keputusan ini dinilai menjadi titik cerah bagi pelaku usaha yang sempat terpukul akibat kebijakan efisiensi anggaran beberapa waktu terakhir.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki, mengatakan bahwa kebijakan ini sangat diharapkan dapat segera diterapkan di tingkat daerah.

“Semoga betul-betul bisa dilaksanakan. Karena ini akan berdampak langsung pada tingkat hunian hotel, khususnya hotel-hotel yang memang bergantung pada kegiatan dinas,” ujar Agoes, Jumat (13/6/2025).

Meski menyambut positif keputusan Kemendagri, pihaknya masih menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Malang terkait penerapan kebijakan tersebut secara lokal. Ia menyebut, lampu hijau dari pemkot sudah diberikan, namun pelaksanaannya tetap harus mengikuti prinsip efisiensi.

“Sudah ada sinyal dari Pemkot bahwa kegiatan dinas boleh kembali dilakukan di hotel. Tapi memang harus tetap selektif dan sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Agoes tak menampik bahwa kebijakan pembatasan kegiatan pemerintah di hotel sebelumnya berdampak besar terhadap bisnis perhotelan di Kota Malang. Menurut data PHRI, okupansi hotel menurun drastis lebih dari 50 persen sejak kebijakan efisiensi diberlakukan.

“Penurunannya cukup tajam. Kalau ini berlanjut tanpa solusi, akan makin memperlemah perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan jasa,” tegasnya.

Karenanya, PHRI mendorong pemerintah daerah untuk segera memperjelas mekanisme pelaksanaan kebijakan Kemendagri tersebut. Di saat yang sama, Agoes juga mengajak pemerintah untuk lebih aktif mendukung pemulihan sektor pariwisata, salah satunya dengan mengadakan kegiatan atau event yang bisa menarik kunjungan wisatawan.

“Kami berharap kegiatan pemerintah bisa ikut mendukung geliat pariwisata. Kota Malang ini punya potensi besar. Event promosi, kegiatan berskala daerah atau nasional, itu bisa jadi penggerak ekonomi lokal,” pungkasnya. (*)