TIMES MALANG, BANYUMAS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan perangkat desa.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan paparan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

“Pemerintah provinsi tidak mungkin berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance bersama seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa menjadi mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.

Sebagai contoh penerapan, ia menyoroti program percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati yang dinilai berhasil karena kolaborasi berbagai pihak. Dalam program tersebut, Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendapat dukungan operasional sebesar Rp500 ribu per bulan — Rp300 ribu dari Pemkab Pati dan Rp200 ribu dari Pemprov Jateng. Dukungan ini membuat pendampingan terhadap warga miskin berjalan intensif dan berkesinambungan.

Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga menerima tambahan insentif Rp250 ribu per bulan guna mendorong produktivitas pertanian masyarakat miskin. Tahun ini, Pemprov Jateng pun mengalokasikan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati, dari total 17 ribu unit yang diperbaiki di seluruh Jawa Tengah.

Program perbaikan RTLH tersebut, lanjut Luthfi, dirancang secara terpadu. Selain membenahi rumah, pemerintah juga mengintervensi sektor kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, serta perlindungan sosial.

“Tiga pilar, yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung warga miskin. Bantuan yang diberikan tidak sebatas sosial, tapi juga memperbaiki rumah, menyiapkan sanitasi, mencarikan pekerjaan, hingga menjamin pendidikan anak-anak mereka,” jelasnya.

Model kolaboratif ini dinilai efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.

“Ini bukti bahwa pendekatan kolaboratif mampu menghasilkan dampak nyata. Kalau pola seperti ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, saya yakin kemiskinan ekstrem bisa kita tuntaskan bersama,” tegas Luthfi.

Selain membahas pengentasan kemiskinan, Gubernur juga menyoroti peran Kodam IV/Diponegoro dan Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Ia menilai, stabilitas yang terjaga akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan sosok superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, khususnya Babinsa, merupakan bagian penting dari tim besar itu,” tandasnya. (*)