TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah Israel mengumumkan rencana pemindahan besar-besaran warga Palestina ke Gaza bagian selatan. Langkah ini disebut sebagai persiapan untuk melancarkan serangan militer di sejumlah wilayah padat penduduk, termasuk Gaza utara.

Badan militer Israel yang mengelola sistem kemanusiaan di Gaza, Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), Sabtu (16/8/2025) menyatakan pasokan tenda akan mulai didistribusikan pada Minggu. Namun, Hamas menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “gelombang baru genosida dan pengungsian.” Kelompok itu menilai penyediaan tenda oleh Israel hanyalah “tipuan nyata.”

Militer Israel belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait waktu dimulainya pemindahan warga sipil. Meski begitu, Menteri Pertahanan Israel Katz melalui unggahan di media sosial menyebut pemerintah sudah berada pada tahap akhir perencanaan.

Sementara itu, serangan udara dan darat Israel terus berlangsung di berbagai wilayah Jalur Gaza.

Pertahanan Sipil Palestina melaporkan, setidaknya 18 orang tewas pada Minggu, termasuk tujuh warga yang ditembak dengan drone ketika menunggu bantuan makanan di halaman sebuah rumah sakit di Gaza utara.

Juru bicara Pertahanan Sipil, Mahmud Bassal, menyebut empat korban lainnya meninggal setelah serangan menghantam tenda pengungsian di Khan Yunis, Gaza selatan. Ia menambahkan, pemboman hebat juga menargetkan kawasan Zeitun di Kota Gaza, tempat operasi darat Israel telah berlangsung selama sepekan terakhir.

“Banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan, namun tim penyelamat menghadapi kesulitan besar karena keterbatasan peralatan dan serangan yang terus berlanjut,” kata Bassal.

Saksi mata melaporkan serangan udara Israel terjadi sepanjang malam hingga dini hari. Militer Israel sendiri mengeklaim sebagian korban merupakan anggota Hamas yang bertugas menyalurkan bantuan sekaligus menjaga distribusi dari penjarahan.

Rencana pemindahan massal ini disebut-sebut sebagai strategi Israel untuk memisahkan warga sipil dari wilayah yang akan dijadikan sasaran operasi militer baru. (*)