TIMES MALANG, MALANG – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang tahun 2024 di ruang sidang Paripurna, Kamis (20/3/2025). Dalam laporan tersebut, disampaikan beberapa poin yang menjadi sorotan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, beberapa poin penting telah disampaikan, termasuk capaian penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan dari 6,8 persen menjadi 6,1 persen. 

Oleh sebab itu, pihaknya akan segera melakukan pembahasan mendalam di tingkat komisi perihal laporan tersebut.

"Tadi sudah disampaikan ada beberapa poin, salah satunya angka kemiskinan dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti akan menjadi pembahasan di komisi-komisi seperti apa ketika berdiskusi bersama mitranya. Pastinya nanti catatan-catatan itu akan mengantarkan kita ke anggaran di 2025," ujar Amithya, Kamis (20/3/2025).

Amithya mengungkapkan, pentingnya pengawasan yang konsisten setiap triwulan untuk memastikan program-program yang dirancang oleh Pemkot Malang bisa berjalan sesuai target. 

"Sama pengawasan kita di dalam setiap triwulannya, itu kan pasti harus ada, karena kita kan mengikuti progresnya dari para perangkat daerah ketika melaksanakan program dan kebijakan," ungkapnya.

Terkait masih tingginya angka pengangguran di Jawa Timur (Jatim), meski Kota Malang menunjukkan tren positif, Amithya menilai bahwa indikator lokal tetap menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan ke depan.

"Pastinya, kita tidak boleh kemudian berpatok hanya pada angka di provinsi misalnya. Apapun yang terjadi di Kota Malang, kita harus sebaik-baiknya cermin itu kan kita berkaca pada diri kita sendiri," katanya.

Dengan begitu, ia berharap eksekutif atau perangkat daerah bisa menemukan rumusan yang baik dan benar agar seluruh program yang telah dibahas bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Saya berharap nanti perangkat daerah itu tetap menemukan motivasinya bagaimana caranya untuk bisa kemudian menurunkan angka pengangguran terbuka dengan segala skema, program, dan kebijakan," ucapnya.

Sementara, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kota Malang. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan rangkuman dari program-program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran sebelumnya.

"Ini kan LKPJ tahun 2024. Jadi masih tahun anggaran 2024 yang kemarin. Kita sampaikan keberhasilannya. Nanti akan dibahas oleh DPRD. Ada waktu untuk bisa, ada batas waktunya untuk penyelesaian pertanggungjawaban LKPJ," jelas Wahyu. 

Disinggung terkait dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Wahyu menyebut bahwa angka pasti baru akan diketahui setelah proses audit oleh BPK usai libur Idul Fitri. 

"SILPA? Wah, itu 2024. Iya, tahun 2024 kan bukan saya yang kemarin. Jadi nunggu diaudit oleh BPK. Setelah hari raya, satu minggu setelah hari raya baru masuk untuk menetapkan seberapa besar SILPA tahun 2024," ucapnya. (*)