TIMES MALANG, JAKARTA – Para calon pejabat pemerintahan yang ditunjuk Donald Trump ternyata orang-orang yang bermasalah sehingga mengkhawatirkan jalannya roda pemerintahan nanti.

Karena itu, Selasa (3/12/2024) kemarin, Tim Trump menandatangani kesepakatan dengan Departemen Kehakiman untuk pemeriksaan latar belakang dan izin keamanan bagi calon-calon pejabat pemerintahan yang ditunjuk Donald Trump itu.

Banyak figur yang ditunjuk Donald Trump sebagai pembantu di Kabinetnya nanti berlatar belakang berbagai kasus.

Misalnya mantan anggota DPR, Matt Gaetz yang ditunjuk sebagai calon Jaksa Agung akhirnya mengundurkan diri setelah menghadapi penolakan. Gaetz diselidiki tetapi tidak pernah didakwa oleh DOJ atas tuduhan perdagangan seks, meski ia membantahnya.

Pete Hegseth, calon menteri pertahanan Trump juga dituduh melakukan penyerangan seksual tetapi tidak pernah didakwa dan membantah tuduhan itu. Tetapi kemudian ia membayar ganti rugi finansial kepada penuduhnya.

Organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika Serikat, Council on American-Islamic Relations (CAIR) menegaskan kembali seruannya kepada Senat untuk menolak pencalonan Pete Hegseth sebagai Menteri Pertahanan setelah ada laporan bahwa ia telah berulang kali menyerukan membunuh seluruh muslim pada tahun 2015.

CAIR sebelumnya juga meminta Senat untuk menolak Hegseth karena seruannya untuk penghancuran Masjid Al-Aqsa, dukungan untuk kejahatan perang, dan atas fitnah masa lalunya yang menargetkan muslim dan Islam.

Sebuah laporan kelompok nirlaba, whistleblower juga menuduh Hegseth berperilaku pribadi yang buruk, salah urus dana, dan mabuk saat bekerja. Ia kemudian dipecat.

Di tengah meningkatnya kontroversi seputar Hegseth, beberapa senator telah berterus terang tentang perlunya penyelidikan mendalam terhadap latar belakang setiap sosok pilihan Donald Trump.

"Sangat penting bagi kita untuk memeriksa secara menyeluruh para calon untuk keputusan yang sangat penting ini," kata Senator Susan Collins, R-Maine, tentang pilihan menteri pertahanan.

Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, DN.Y. juga mengemukakan pentingnya pemeriksaan latar belakang FBI melalui suratnya pada hari Minggu kepada pemimpin Senat GOP yang akan datang, John Thune, RS.D.

"Senat Demokrat berkomitmen untuk bekerja secara bipartisan untuk memproses setiap calon dengan meninjau materi investigasi latar belakang FBI standar, menjadwalkan sidang dan penandaan di komite yurisdiksi, dan mempertimbangkan calon di sidang Senat," tulisnya.

Di bawah tekanan bipartisan untuk membuka jalan bagi pemeriksaan yang lebih luas terhadap pilihan-pilihan pemerintahannya, tim transisi Presiden terpilih Donald Trump lantas mengumumkan pada hari Selasa, bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan Departemen Kehakiman untuk pemeriksaan latar belakang dan izin keamanan para calon itu.

Langkah itu diambil setelah berminggu-minggu spekulasi mengenai apakah Donald Trump akan mengikuti prosedur normal transisi presiden untuk menyelidiki latar belakang mereka yang diusulkan untuk menduduki jabatan federal tinggi.

Beberapa anggota Partai Republik telah meminta FBI untuk melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap para calon kabinet Donald Trump untuk memimpin badan-badan utama.

“Pemeriksaan latar belakang itu penting," tambah Senator Roger Wicker, R-Miss.

Tim transisi Trump mengatakan perjanjian yang ditandatangani hari Selasa kemarin akan memungkinkan mereka untuk menyerahkan nama untuk pemeriksaan latar belakang dan izin keamanan pada Departemen Kehakiman.

"Perjanjian dengan Departemen Kehakiman ini akan memastikan Presiden Trump dan timnya siap pada Hari ke-1 untuk mulai memberlakukan Agenda America First yang didukung oleh mayoritas warga negara kita pada Hari Pemilihan," kata kepala staf Trump, Susie Wiles, dalam sebuah pernyataan.

Latar belakang beberapa calon anggota kabinet Donald Trump bermasalah dan  menimbulkan kekhawatiran di masa depan, sehingga timnya menandatangani perjanjian dengan Departemen Kehakiman untuk pemeriksaan latar belakang dan izin keamanan para calon itu.(*)