TIMES MALANG, MALANG – Pemkab Malang memastikan adanya fasilitasi bantuan nonfisik terkait ketahanan pangan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Salah satunya, melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan. 

Dukungan program untuk ketahanan pangan seperti dengan bantuan pelatihan dan budidaya dalam program Pangan B2SA dan Kebun B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP). 

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Diah Desianti P menyampaikan, Program Pangan dan Kebun B2SA bagian dari mewujudkan ketahanan pangan di Pemerintah Kabupaten Malang. 

Menurutnya, program Pangan dan Kebun B2SA ini direncanakan ada di 42 titik di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kabupaten Malang. Harapannya, program ini berkembang dimana di tiap desa ada Kebun B2SA. 

"Program B2SA sedang kita lakukan dan direalisasikan melalui Pokok-pokok pikiran legislatif dari para bapak anggota dewan," terang Desianti, di sela sosialiasi program B2SA DKP di Balai Desa Toyomarto Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (7/5/2025). 

Melalui program B2SA ini, lahan masyarakat yang ada di  desa dan punya potensi belum termanfaatkan, dimanfaatjan dengan menanam. Hasilnya  nanti bisa menjadi bagian dari pangan masyarakat. 

Untuk diketahui, program ketahanan pangan melalui B2SA ini juga menjadi bagian strategi menangani masalah stunting. Dimana, Pemerintah Kabupaten Malang fokus ketiga hal, mulai pola makan, pola asuh, terus kemudian memperbaiki sanitasi air bersih.

Pola makan masyarakat saat ini mayoritas didominasi beras atau karbohidrat. Padahal, bahan makanan itu harus beragam. Seperti, makanan mengandung protein, buah-buahan, dan sayuran. 

Pelatihan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait program B2SA, sebelumnya juga diberikan di Desa Jambearjo, Tajinan Kabupaten Malang. Termasuk di dalamnya, nanti diberikan bantuan benih dan lain-lain yang akan menunjang kebun pangan warga. 

Pihak pemerintah Desa Jambearjo menyampaikan, pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya program pemerintah yang difasilitasi melalui pokir Anggota Dewan. 

Program bantuan nonfisik melalui pokok pikiran dewan juga diberikan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. Yakni, berupa hibah alat angkut sampah roda tiga, gerobak, atau bak sampah. 

Rencana realisasi hibah persampahan dari DLH Kabupaten Malang ini juga dibahas dengan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Rabu (7/5/2025). 

Anggota Komisi III DPRD, Kuncoro mengatakan, nilai hibah prasarana penanganan sampah melalui pokir anggota dewan beragam, baik volume maupun lokasi desa yang mendapatkan bantuan hibah ini. 

"Masih dimatangkan untuk pengusulannya. Hibah penanganan sampah melalui DLH ini beragam, dan sasarannya tersebar di beberapa wilayah," demikian Kuncoro. (*)