TIMES MALANG, MALANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menegaskan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Langkah awal komitmen ini ditandai dengan sosialisasi dan deklarasi bersama yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Pendopo Panji, Kantor Bupati Malang, Kepanjen, Rabu (7/5/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), hingga elemen pendidikan seperti Ketua PGRI, Pengawas SD-SMP, Korwilcam, serta perwakilan dari MKKS Negeri dan Swasta.

“Mudah-mudahan seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bersama-sama mendukung penyelenggaraan SPMB di Kabupaten Malang yang obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, saat membacakan sambutan Bupati Malang.

Sosialisasi ini mengacu pada ketentuan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Pada tahap perencanaan, disebutkan bahwa Pemkab Malang harus melakukan analisa daya tampung sekolah, termasuk mempertimbangkan keberadaan SD swasta dan sekolah di bawah Kementerian lain bila sekolah negeri tidak mampu menampung siswa.

Sementara dalam tahap pelaksanaan, Pemkab wajib menginformasikan secara terbuka daya tampung setiap sekolah. Sekolah pun tidak boleh menerima siswa melebihi kapasitas maksimal yang sudah diumumkan sebelumnya.

Sebagai bentuk keseriusan, seluruh peserta sosialisasi menandatangani komitmen integritas bersama untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan obyektif dan bebas dari kecurangan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Dinas Pendidikan, terutama karena pelibatan unsur masyarakat, kepolisian, dan kejaksaan dalam proses pengawalan seleksi.

“Deklarasi ini harus menjadi komitmen nyata, bukan hanya seremoni. Kami di DPRD siap melakukan monitoring dan menerima pengaduan masyarakat jika ditemukan praktik curang atau merugikan,” ujarnya, Rabu (7/5/2025) petang.

Lebih lanjut, ia memastikan seluruh anggota Komisi IV DPRD akan turun langsung mengawal pelaksanaan SPMB dan membuka ruang aduan jika masyarakat merasa dirugikan selama proses penerimaan murid baru berlangsung.(*)