TIMES MALANG, JAKARTA – Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, memberikan apresiasi atas sejumlah gagasan besar yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2025.

Menurutnya, perhatian presiden terhadap isu penting seperti arus keluar kekayaan nasional (net outflow of national wealth), ketahanan pangan dan energi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi.

Meski begitu, Andreas menekankan pentingnya memastikan agar ide-ide besar tersebut benar-benar terlaksana di lapangan. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara retorika dan realitas.
“Optimisme tentu harus kita jaga. Namun, jangan sampai terjebak dalam euforia. Contoh, kita bicara surplus beras empat juta ton, tapi faktanya harga beras di pasar tetap tinggi. Ini ironi yang harus segera dibenahi,” tegasnya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Menurut Andreas, kelemahan dalam sistem pelaksanaan program pemerintah salah satunya disebabkan masih lemahnya peran teknokrasi. Padahal, teknokrasi yang kuat diperlukan untuk menerjemahkan visi besar presiden menjadi kebijakan konkret.

PPHN Sebagai Arah Pembangunan Nasional

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI itu, Andreas juga menyinggung soal pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia menegaskan, Badan Pengkajian MPR RI telah menuntaskan pembahasan substansi PPHN yang merupakan mandat MPR periode sebelumnya.

“Substansi PPHN sudah selesai kami bahas dan telah dilaporkan ke pimpinan MPR. Selanjutnya tinggal keputusan pimpinan apakah akan membentuk Panitia Ad Hoc untuk menentukan bentuk hukum PPHN,” jelas Andreas.

Ia menambahkan, PPHN tidak hanya penting secara substansi, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang kuat. Sejumlah opsi bisa dipertimbangkan, mulai dari amandemen terbatas UUD 1945 hingga penerbitan Ketetapan MPR (TAP MPR) yang bersifat mengikat.
Tanpa haluan negara, kata Andreas, pembangunan nasional berisiko tidak berkesinambungan karena setiap kepala daerah atau presiden memiliki visi dan misi yang berbeda.
“Kalau tidak ada benang merah berupa haluan negara, arah pembangunan jangka panjang bisa hilang,” ujarnya.

Kritik dan Pandangan Fraksi PKS

Selain Andreas, hadir pula Riyono, S.Kel., M.Si., anggota MPR RI dari Fraksi PKS, yang memberi pandangan terkait pidato Presiden. Ia menyoroti penguatan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda penting.

Menurut Riyono, meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan mengalokasikan Rp164,5 triliun untuk sektor pangan dalam APBN 2026, angka itu masih jauh dari ideal.
“Anggaran sektor pangan idealnya minimal sepuluh persen dari APBN. Dengan APBN sekitar Rp3.700 triliun, seharusnya alokasinya sekitar Rp370 triliun,” ujarnya.

Riyono juga menyoroti lambannya realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta dominasi swasta dalam distribusi pangan nasional.
“Hampir 95–97 persen pasar beras nasional dikuasai swasta. Negara hanya menguasai 3–4 persen. Kondisi ini membuat harga sulit dikendalikan,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya perombakan tata kelola pangan, termasuk memperkuat peran Bulog dan lembaga pangan lainnya, hingga restrukturisasi Badan Pangan Nasional. Selain itu, Riyono menekankan pentingnya mendorong pangan lokal sebagai fondasi kedaulatan pangan di masa depan. (*)