TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) resmi mengucurkan dana segar sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank BUMN (Himbara). Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke masyarakat. Salah satu bank penerima adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang mendapat porsi Rp25 triliun.

Direktur Network and Retail Funding BTN, Rulli Setiawan, saat menghadiri acara di Universitas Negeri Malang, Kamis (18/9/2025), menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor riil, termasuk kredit perumahan.

Terkait dengan kemungkinan penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Rulli menegaskan bahwa untuk KPR subsidi, BTN tidak memiliki ruang untuk melakukan perubahan bunga.

“Kalau KPR subsidi, aturannya sudah ditentukan pemerintah. Jadi kami tidak bisa menurunkan atau menaikkan suku bunganya karena itu regulasi langsung dari pemerintah,” jelasnya.

Artinya, suku bunga KPR subsidi tetap stabil sesuai kebijakan yang berlaku, meskipun ada tambahan likuiditas dari pemerintah.

Namun, untuk KPR non-subsidi, ada peluang positif bagi masyarakat. Rulli menyebut tambahan likuiditas dari pemerintah akan membuat bank lebih leluasa dalam menetapkan suku bunga kredit, termasuk KPR non-subsidi.

“Dengan likuiditas yang semakin baik, harapannya kita bisa turunkan suku bunga. Apalagi, posisi kemarin Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate,” ujarnya.

Dia menambahkan, sepanjang tahun ini BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali. Uniknya, penurunan tersebut bahkan dilakukan lebih dulu dibandingkan langkah The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat).

“Yang hebat, BI Rate turun lebih cepat dibanding Fed Rate. Fed baru malamnya, sementara BI sudah lebih dulu menurunkan di siang harinya. Artinya, Indonesia sudah bisa menentukan sikap sendiri tanpa harus menunggu Fed,” kata Rulli.

Menurut Rulli, keputusan Bank Indonesia tersebut menjadi sinyal kuat bagi perbankan nasional. Dengan biaya dana yang lebih murah, bank memiliki ruang lebih besar untuk menawarkan bunga kredit yang lebih rendah ke masyarakat.

“Ini sinyal bagi bank bahwa kita bisa mendapatkan dana jauh lebih murah. Dengan begitu, kita bisa memberikan suku bunga kredit yang lebih terjangkau, termasuk untuk KPR non-subsidi,” ungkapnya.

Rulli menegaskan bahwa BTN sudah menyiapkan strategi penyaluran dana Rp25 triliun dari pemerintah. BTN menargetkan dana tersebut bisa tersalurkan sepenuhnya dalam 2 hingga 3 bulan mendatang, terutama untuk sektor-sektor prioritas seperti UMKM, perumahan, dan kredit modal kerja.

“Tambahan likuiditas ini membuat kami lebih percaya diri. Sebelum ada dana Rp25 triliun pun, BTN sudah terbiasa menyalurkan kredit Rp12–15 triliun per bulan. Jadi dengan tambahan ini, kami bisa lebih agresif lagi dalam pembiayaan,” ujarnya.

Dengan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah dan langkah moneter dari Bank Indonesia, perbankan diyakini dapat memainkan peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan utama pemerintah adalah menjaga roda perekonomian tetap berputar. Dengan dukungan dana segar ini, BTN siap memperluas pembiayaan perumahan dan sektor riil yang dampaknya langsung terasa bagi masyarakat,” pungkas Rulli. (*)