TIMES MALANG, MALANG – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Malang (A.W.A.M) menggelar aksi di depan pintu masuk Universitas Brawijaya (UB) JL. Veteran, Kamis (06/11/2025). Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap wacana yang disebut akan mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Aksi tersebut berlangsung damai, namun penuh semangat. Puluhan massa membentangkan poster dan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Soeharto sebagai pahlawan. Di antara tulisan yang tampak jelas antara lain “Orga ancaman reformasi”, “kawal reformasi 1998”, “Tolak gelar pahlawan”, dan “Soeharto bukan pahlawan”, satukan suara warga malang tolak soeharto”.

Koordinator A.W.A.M, Rizal Maarif, menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan sekaligus peringatan moral terhadap negara agar tidak mengkhianati sejarah Reformasi 1998.

“Kita dari Aliansi Warga Malang menolak keras wacana itu. Sejarah sudah jelas, Soeharto bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan pembungkaman demokrasi di masa kekuasaannya. Sampai hari ini, para aktivis korban penculikan dan pembunuhan tahun 1998 belum mendapat keadilan,” tegas Rizal saat diwawancarai di lokasi aksi.

Menurut Rizal, upaya untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan hanya tindakan yang ironis, tetapi juga sebuah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan para aktivis reformasi.

“Bagaimana mungkin sosok yang membungkam aspirasi rakyat, justru diangkat menjadi pahlawan nasional? Ini seperti menghapus jejak penderitaan rakyat dan mengubur perjuangan para korban pelanggaran HAM,” ujarnya.

Dalam orasinya, Rizal juga menyinggung nasib Munir, aktivis HAM asal Malang yang hingga kini kasus pembunuhannya belum tuntas. Ia menilai, ketidakjelasan penegakan hukum terhadap kasus Munir menjadi simbol lemahnya komitmen negara terhadap agenda reformasi.

“Kasus Munir masih menggantung. Sebagai warga Malang, saya tidak terima jika Soeharto justru diberi gelar pahlawan, sementara keadilan untuk putra daerah kami, Munir, tidak pernah ditegakkan,” katanya lantang.

Rizal menegaskan, aksi ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi awal gerakan moral warga dan akademisi, dan mahasiswa Malang untuk mengingatkan publik akan pentingnya kejujuran sejarah.

“Pesan kami kepada yang mengusulkan: belajarlah sejarah. Demokrasi Indonesia lahir dari darah dan air mata aktivis serta mahasiswa. Jangan khianati itu. Ini bukan hanya soal masa lalu, tapi soal nyawa dan masa depan bangsa,” tegasnya.

Aksi yang bertajuk “Darurat Reformasi: A.W.A.M Tolak Keras Glorifikasi Orba dan Tuntut Akuntabilitas Sejarah”, aliansi tersebut menyatakan sikap tegas terhadap rencana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Mereka menilai, langkah itu merupakan bentuk disorientasi sejarah dan pengkhianatan kolektif terhadap cita-cita Reformasi 1998, serta pengabaian terhadap korban pelanggaran HAM berat.

A.W.A.M bersama sejumlah akademisi, mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan lima tuntutan:

1. Menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

2. Mendesak pemerintah menuntaskan agenda Reformasi, khususnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat masa lalu.

3. Menolak segala bentuk kebangkitan Orde Baru melalui praktik otoritarianisme di pemerintahan.

4. Menyerukan konsolidasi masyarakat sipil dan akademisi pro-demokrasi untuk melawan ancaman Orba Reborn.

5. Menuntut pengusutan kembali kasus Munir sebagai simbol perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

Pantauan TIMES Indonesia di lokasi, aksi yang digelar di depan gerbang utama UB berlangsung tertib. Spanduk besar bertuliskan “Tolak Gelar Pahlawan Soeharto Waspada Orba reborn” menjadi latar utama aksi tersebut. (*)