TIMES MALANG, MALANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Malang menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II LIRA yang akan digelar pada 16–18 Januari 2026 di The Tavia Riverside Hotel, Bogor, Jawa Barat.

Wali Kota LIRA Kota Malang, Ferry Hamid, menegaskan kehadiran delegasi Kota Malang dalam forum nasional tersebut akan membawa berbagai persoalan konkret yang terjadi di daerah untuk dibahas secara terbuka dan konstruktif.

“DPD LIRA Kota Malang siap menjadi peserta aktif Rakernas. Kami membawa sejumlah problem dan isu strategis di Kota Malang untuk dirumuskan bersama, sekaligus dicarikan solusi dalam kerangka organisasi,” ujar Ferry Hamid, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, Rakernas II LIRA menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi LIRA sebagai organisasi masyarakat yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dan kolaboratif terhadap pemerintah.

“Kami hadir bukan hanya sebagai pengkritik. Justru yang lebih penting adalah bagaimana LIRA bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, ikut terlibat dalam penyelesaian masalah publik, dan mendorong tata kelola yang lebih baik,” tegasnya.

Ferry menjelaskan, salah satu fokus utama yang akan disuarakan delegasi Kota Malang adalah penguatan peran LIRA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Selama ini, DPD LIRA Kota Malang telah aktif melakukan pendampingan dan advokasi terhadap warga yang berhadapan dengan persoalan hukum maupun kebijakan publik.

“Ke depan, kami ingin peran itu diperluas. Tidak hanya saat warga sudah bermasalah, tapi juga pada tahap pencegahan, melalui edukasi dan literasi hukum. Warga harus melek hukum agar tidak mudah dirugikan,” katanya.

Ia menilai, agenda Rakernas yang memuat diskusi publik tentang kebebasan pers, penegakan hukum, serta arah politik nasional ke depan, relevan dengan kondisi daerah, termasuk Kota Malang, yang terus menghadapi dinamika pembangunan, investasi, dan persoalan sosial.

“Forum ini strategis untuk menyatukan pandangan LIRA se-Indonesia. Isu daerah seperti yang kami alami di Kota Malang bisa menjadi bagian dari rekomendasi nasional organisasi,” tambahnya.

Rakernas II LIRA dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan rangkaian agenda registrasi peserta, diskusi publik, sidang pleno, pembentukan komisi, hingga penetapan program kerja organisasi. Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik.

Ferry berharap, hasil Rakernas tidak berhenti pada dokumen internal organisasi, tetapi dapat ditindaklanjuti secara nyata di daerah, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah kota.

“Kami ingin Rakernas ini menghasilkan rumusan yang aplikatif. LIRA harus menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pengawasan kebijakan, advokasi warga, dan pendidikan hukum masyarakat,” pungkasnya.