TIMES MALANG, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan status gizi anak usia sekolah. Namun, ahli gizi menegaskan bahwa program ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi penurunan stunting, terutama jika tidak dibarengi pengawasan ketat keamanan pangan.

Ahli Gizi Rumah Sakit Islam (RSI) Unisma Malang, Nur Widyaning Rohmawati, S.Gz., menyebut MBG berpotensi memberi dampak positif jika dijalankan sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Menurutnya, anak usia sekolah merupakan kelompok rentan kekurangan gizi sehingga intervensi melalui pemberian makanan di sekolah dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi harian.

“Secara konsep, MBG adalah intervensi strategis untuk anak usia sekolah. Program ini berpotensi meningkatkan status gizi dan mendukung pencegahan stunting jika dijalankan dengan benar,” ujarnya.

Meski demikian, Widya menekankan bahwa stunting merupakan masalah kronis yang terjadi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Karena itu, MBG tidak bisa diposisikan sebagai solusi tunggal.

“MBG itu pendukung, bukan penyelesai utama stunting. Tetap harus terintegrasi dengan edukasi gizi keluarga, sanitasi lingkungan, dan pelayanan kesehatan,” katanya.

Widya menjelaskan, makanan bergizi bukan sekadar makanan yang mengenyangkan. Makanan bergizi harus aman, beragam, dan seimbang, sesuai prinsip Gizi Seimbang, yang mencakup energi, protein, lemak, karbohidrat, serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral.

Terkait anggaran MBG yang berkisar Rp8.000–Rp10.000 per porsi, ia menilai jumlah tersebut tergolong minimalis. “Anggaran ini masih mungkin memenuhi sebagian kebutuhan energi anak sekolah. Namun, untuk protein hewani dan mikronutrien secara konsisten, ini menjadi tantangan besar,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran tersebut hanya bisa mencukupi jika dikelola sangat efisien, memanfaatkan pangan lokal, dan berada di bawah pengawasan ahli gizi. “Jika hanya mengejar harga murah tanpa kontrol mutu, kualitas gizi sangat berisiko menurun,” tambahnya.

Kasus Keracunan Jadi Peringatan Serius

Menanggapi kasus keracunan makanan MBG yang sempat terjadi di Malang, Widya menilai persoalan utama bukan hanya kandungan gizi, melainkan keamanan pangan. Ia menyebut kasus tersebut sebagai peringatan keras bahwa sistem pengendalian mutu belum berjalan optimal.

“Titik kritis paling berpotensi menyebabkan keracunan ada pada manajemen suhu dan waktu,” jelasnya.

Ia merinci, produksi makanan yang dilakukan dini hari namun baru disajikan menjelang siang membuat makanan terlalu lama berada di zona bahaya suhu 5–60 derajat Celsius, kondisi ideal bagi bakteri berkembang.

Selain itu, pengemasan makanan panas yang langsung ditutup rapat, distribusi tanpa kontrol suhu, penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai standar, hingga kebersihan penjamah makanan dan sanitasi air juga menjadi faktor risiko. Untuk kasus tertentu, ia menyebut bakteri E.coli dan senyawa nitrit kerap berkaitan dengan sanitasi dan penyimpanan yang buruk.

Widya menegaskan, manajemen suhu dari dapur hingga meja saji sangat krusial. Standar keamanan pangan menetapkan makanan panas harus dijaga di atas 60 derajat Celsius, sementara makanan dingin di bawah 5 derajat Celsius.

“Kalau terlalu lama di zona bahaya, secara gizi mungkin masih baik, tapi secara keamanan sudah tidak layak,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar dapur MBG distandarkan seperti instalasi gizi rumah sakit, mengacu pada Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Jasa Boga. Standar minimal yang harus dipenuhi antara lain ketersediaan air bersih layak minum, alur dapur satu arah, peralatan food grade, pemisahan alat mentah dan matang, pelatihan higiene sanitasi, pengendalian hama, serta pencatatan suhu dan kebersihan harian.

Widya menilai pengawasan dan evaluasi independen menjadi keharusan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan secara internal, tetapi perlu melibatkan tim lintas profesi, mulai dari ahli gizi, sanitarian, epidemiolog, hingga akademisi.

“Indikator evaluasi harus jelas, mulai dari keamanan pangan, kualitas menu, status gizi anak, kepatuhan SOP dapur dan distribusi, hingga daya terima anak terhadap makanan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tujuan utama MBG bukan sekadar membuat anak makan, tetapi memastikan anak makan dengan aman dan bergizi optimal.

“MBG adalah program yang baik dan dibutuhkan. Tapi tanpa pendekatan ilmiah, pengawasan ketat, dan sistem keamanan pangan yang kuat, niat baik bisa berubah menjadi risiko kesehatan,” pungkasnya. (*)