TIMES MALANG, MALANG – Dalam upaya mendukung terciptanya transisi kepemimpinan yang aman, demokratis, dan bermartabat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur mengadakan lokakarya bertajuk "Deteksi Dini Kerawanan Sosial dalam Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional yang Demokratis dan Bermartabat". Kegiatan ini berlangsung di Hotel Atria, Kota Malang, pada Kamis (28/11/2024) dan dihadiri oleh perwakilan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sekretaris FKDM Jawa Timur, Dewi Winarti, M.Pd., menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari upaya FKDM untuk menjaring informasi dari masyarakat terkait ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan (ATGH) yang berpotensi muncul selama masa transisi kepemimpinan. Informasi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy paper untuk mendukung proses transisi yang aman.

“Transisi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seringkali diiringi oleh potensi kerawanan sosial. Contohnya, peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang diwarnai konflik horizontal, serta dari Orde Baru ke Reformasi yang disertai gangguan keamanan. Kami berharap transisi kali ini dapat berjalan lancar tanpa gangguan signifikan, baik di tingkat nasional maupun lokal,” ujar Dewi.

Ia juga menambahkan, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa masa transisi sering menjadi momen krusial yang dapat memicu kerawanan, baik berupa konflik fisik, simbolik, maupun sosial. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap potensi kerawanan ini menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

Dr. H. Rangga Sa’adillah, M.Pd.I., salah satu anggota FKDM Jawa Timur, menegaskan bahwa lokakarya ini berbeda dengan seminar pada umumnya. Tidak hanya memberikan wawasan dan pengetahuan, lokakarya ini juga memfasilitasi diskusi interaktif yang melibatkan para peserta untuk merumuskan solusi bersama.

“Dalam lokakarya ini, kami memantik diskusi di antara peserta yang berasal dari berbagai unsur, seperti Bakesbangpol, FKDM kabupaten/kota, akademisi, ormas, dan LSM. Tujuannya adalah menciptakan ruang pertukaran ide untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial, khususnya dalam konteks transisi kepemimpinan,” jelas Rangga.

Ia juga menekankan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat gravitasi nasional. “Jawa Timur menjadi sentral dalam banyak aspek, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial. Oleh karena itu, isu-isu nasional sering kali berakar di Jawa Timur, atau sebaliknya, isu lokal di Jawa Timur dapat memengaruhi skala nasional,” tambahnya.

Meskipun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jawa Timur tercatat rendah, yakni sekitar 14 persen, Rangga mengingatkan bahwa potensi kerawanan tetap harus diwaspadai.

“14 persen ini tidak bisa kita remehkan. Artinya ada api di dalam sekam. Perspektifnya kerawanan itu, meskipun kecil, itu patut  kita waspadai. Karena potensi kecil itu bisa menjadi besar," kata dia.

Ia juga menyoroti beberapa potensi kerawanan yang patut diwaspadai, seperti kecurangan dalam proses pemilu, manipulasi suara, serta perpecahan ideologi di masyarakat. “Setelah pilkada selesai, kita harus memastikan bahwa konflik dan perpecahan yang muncul selama proses tersebut juga berakhir. Rekonsiliasi harus menjadi prioritas utama,” tegas Rangga.

Lokakarya ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk menjaga stabilitas sosial. Rangga menyoroti peran pemerintah, masyarakat, ormas, dan akademisi dalam menciptakan kerukunan.

“Akademisi tidak boleh hanya duduk di bangku perkuliahan, tetapi harus turun ke masyarakat untuk membawa gagasan dan solusi nyata. Begitu pula pemerintah dan elit politik, harus memberikan teladan yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk kembali bersatu setelah pesta demokrasi selesai. “Elit-elit politik sudah saling merangkul, maka masyarakat di akar rumput juga harus kembali ke harmoni. Kerukunan tidak bisa diwujudkan hanya oleh pemerintah, tetapi melalui sinergi antara semua elemen masyarakat,” tambahnya.

Dari lokakarya ini, FKDM Jawa Timur berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang valid dan tepat sasaran. Aspirasi dan informasi yang dihimpun dari para peserta akan dirangkum dalam policy paper yang nantinya akan diserahkan kepada gubernur terpilih sebagai panduan dalam mengelola potensi kerawanan sosial.

“Pemimpin yang kita pilih harus membawa kemaslahatan bagi rakyat. Dengan hasil lokakarya ini, kami berharap transisi kepemimpinan dapat berjalan damai, demokratis, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Rangga.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa masa transisi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa gangguan. (*)